PELALAWAN (CAKAPLAH) - APBD Perubahan 2018 sudah disahkan melalui sidang paripurna pada Senin (9/9/18) kemarin. Pada APBD Perubahan tersebut terjadi penambahan Rp 90,8 miliar. Bila APBD murni Rp 1.429 triliun, setelah APBD Perubahan disahkan menjadi Rp 1.520 triliun.

Menariknya, pada APBD Perubahan tersebut terdapat dana eskalasi sebesar Rp 17 miliar. Dana belasan miliar ini merupakan kewajiban Pemda Pelalawan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga.

Hal tersebut dipertegas juga dengan putusan di sejumlah peradilan serta putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh pihak ketiga beberapa waktu lalu.

Penulusuran dari berbagai sumber yang dilakukan CAKAPLAH.com, dana eskalasi senilai Rp 17 miliar ini bakal direalisasikan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga yang mendapat proyek di lingkungan Pemda Pelalawan.

Kadis Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Devitson Syahar, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (11/9/18) tidak mengangkatnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Sekdis DPKAD, Hanafi ketika dikonfirmasi terkait besaran dana eskalasi pada APBD Perubahan yang sudah diketuk palu melalui rapat paripurna DPRD, justru tidak mengetahui.

"Untuk angkanya, saya tidak tahu. Itu leading sektornya dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruangan," tandasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Pelalawan, Ir Syahrul Syahrif, memastikan dana eskalasi yang sudah disahkan pada ABPD Perubahan senilai Rp 16,85 miliar. "Dana eskalasinya Rp 16,85 miliar," tulis Syahrul Syarif melalui pesan WhatsAppnya.

Salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pelalawan, Baharudin SH berterus terang dana eskalasi yang tertuang pada APBD Perubahan nilainya Rp 17 miliar lebih.

Hanya saja politisi dari Partai Golkar tersebut mengaku tidak tahu menahu aliran dana tersebut. Termasuk untuk membayarkan siapa saja pihak ketiga dan jenis-jenis proyek di lingkungan pemda Pelalawan.

"Memang nilainya lebih Rp 17 miliar dana eskalasi ini, namun rincian pihak ketiganya saya kurang tahu," tandasnya.

Sementara itu, pada Senin sore (10/9/18) atau menjelang satu jam sebelum rapat paripurna pengesahahan APBD Perubahan terlihat TAPD Pelalawan dan tim Banggar DPRD melakukan rapat tertutup di sebuah ruangan paling ujung tepatnya, di Komisi I.

Tak tampak ketua TAPD Pelalawan pada rapat tertutup ini. Dari pihak pemerintah, terlihat bupati Pelalawan HM Harris didampingi Kadis DPKAD. Sementara dari Banggar tampak jelas seluruh anggotanya.