Pasalnya, dalam KUA-PPAS APBD 2017 yang diserahkan ke DPRD Riau, Pemprov Riau hanya mengusulkan anggaran Rp30 miliar.
"Itu tidak mencerminkan komitmen Pemprov untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor ekonomi masyarakat Riau," kata anggota Komisi E, Ade Hartati di Gedung DPRD Riau, Jumat (25/11/2016).
Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, DPRD bersama Pemprov baru saja mengesahkan Perda mengenai pengembangan dan tujuan pariwisata Riau. Seharusnya kata dia (Ade, red) kehadiran perda bisa dijadikan jaminan, landasan yuridis dan kepastian hukum.
"Sehingga, pariwisata dapat berkembang secara sistematis, dan memiliki dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat Riau. Bahkan menjadi salah satu penggerak roda ekonomi rakyat Riau nantinya," tegasnya, seperti dikutip dari halloriau.com.
Dia menyebut, didalam Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Riau 2005-2025 sudah disebutkan akan membangun perekonomian dari sektor pariwisata.
"Tetapi, mengapa korelasi antara RPJPD belum sejajar dengan Rancangan Pembagunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) saat ini," cetus politisi Dapil Kota Pekanbaru ini.
Penulis | : | Bhimo |
Kategori | : | Ekonomi |