PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menilai bahwa selama 200 hari kinerja Kapolda Riau Irjen Zulkarnain Adinegara belum menunjukkan langkah nyata. Terutama dalam penegakan hukum terkait perusakan lingkungan oleh korporasi.

Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah, mengatakan bahwa tidak ada perkembangan kinerja Kapolda Riau sejak 100 hari kerja lalu. "Tidak ada perkembangan positif dan ketegasan dalam penanganan perkara lingkungan hidup," kata Woro, Jumat (21/4/2017).

Woro mengatakan bahwa masih banyak kasus hukum terkait pengrusakan hutan yang terabaikan dan jalan di tempat. Khususnya kasus-kasus yang melibatkan korporasi. "Kapolda punya banyak hutang kepada masyarakat Riau untuk tindak korporasi," ujarnya.

Woro mengatakan ada empat kasus utama yang hingga kini belum ada menunjukkan perkembangan. Kasus tersebut yakni kasus pembakar hutan dan lahan oleh PT SPP dan PT WSSI di Rohul yang belum dilimpahkan ke kejaksaan. Selanjutnya yakni soal SP3 15 korporasi pembukaan lahan.

"Mabes Polri mengatakan kasus SP3 15 korporasi ini layak untuk dibuka kembali, namun hingga kini belum ada perkembangan," jelasnya.

Selanjutnya laporan Eyes on the Forest (EoF) terhadap Kapolda Riau mengenai tindak pidana 49 korporasi yang melakukan pencemaran dan pengurasakan hutan. Hingga kini Jikalahari belum menerima perkembangan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Untuk kasus terbaru dari Koalisi Rakyat Riau (KRR) yang melaporkan tiga korporasi perkebunan sawit ilegal pada 16 Januari 2017 lalu. Hingga kini juga belum ada tindakan nyata dari Kapolda Riau.

"Menurut saya dengan ditingkatkan Polda Riau menjadi tipe A, mestinya bisa membawa banyak perubahan. Karena mereka memiliki SDM yang lenih banyak dan fasilitas lebih baik untuk menegakkan aturan," kata Woro.

Untuk itu Jikalahari meminta agar Kapolda Riau bisa dievaluasi oleh Mabes Polri supaya bisa menegakkan hukum terkait pengrusakan hutan. "Kita juga minta Kapolda untuk lebih tegas dalam menegakkan dan menindak pengrusak hutan seperti Kapolda sebelumnya," ujar Woro.

Jadi Cambuk Bekerja Lebih Baik

Tudingan miring Jikalahari tersebut ternyata tidak membuat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Zulkarnain marah. Bahkan jenderal bintang dua itu menyatakan itu sebagai cambuk bagi dirinya bekerja lebih baik lagi.

"Terima kasih atas kritik dan celaannya kepada saya. Semoga ini merupakan cambuk bagi saya untuk bekerja lebih baik," ujar Zulkarnain melalui pesan WhatsApp kepada CAKAPLAH.com, Kamis (21/4/2017).

Zulkarnain mengatakan tudingan yang dilontarkan Jikalahari tersebut tidak benar. Pasalnya, sampai saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau terus berupaya menangani kasus perusakan lingkungan dengan maksimal.

Dalam penanganan kasus ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Penyidik harus punya bukti kuat untuk menjerat korporasi yang diduga melakukan perusakan lingkungan.

"Menurut saya, usaha mereka ini kan bukan baru kemarin atau 1 dan 2 tahun lalu tapi sudah berpuluh tahun. Secara logika mereka berani berusaha atau berinvestasi karena ada izin dari lembaga yang mengijinkan seperti Kehutanan, Perkebunan ataupun Pemda," tutur Zulkarnain.

Walau demikian, tegasnya, jika memang ada fakta dan bukti yang jelas bahwa korporasi itu memang ada salahnya tentu akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

"Kalau memang salah, walau sudah berpuluh tahun akan kami proses dengan meminta keterangan saksi ahli, di antaranya dari lembaga yang punya kewenangan memberikan ijin," tegas mantan Kapolda Maluku Utara ini.

Ia menyatakan dalam penanganan kasus ini, kepolisian tidak ingin menzolimi orang atau korporasi yang belum tentu bersalah.
 
"Kalau kami menzolimi orang tentu saja tidak boleh. Kami menegakkan hukum berdasarkan hukum tapi sekali
lagi terima kasih atas penilaiannya," tutur pria ramah ini.

Zulkarnain juga menjelaskan terkait masalah 30 perusahaan yang pernah dilaporkan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Polda Riau, beberapa waktunya. Menurutnya, laporan itu masih dalam penyelidikan.

Penyidik masih mencari fakta-fakta hukum terkait dugaan yang dilaporkan. "Sekali lagi kami harus ada fakta hukum nya, jika kami menzolimi orang tentu akan berdampak pada investasi di daerah ini dan kami tentu juga akan dikritiki mencari-cari salahnya korporasi," jelasnya.