Dalam aksi untuk ketiga kalinya ini, para pegawai melakukan mogok kerja dan menyebabkan beberapa pelayanan sempat mengalami gangguan. Apalagi aksi demo ini dilakukan di loby gedung utama RSUD Arifin Achmad.
Sehingga setiap pasien dan keluarg pasien yang datang menjadi terganggu akibat penuhnya loby oleh peserta aksi. Apalagi aksi ini juga menggunakan pengeras suara, sehingga suasana RSUD yang biasanya tenang menjadi heboh.
"TPP dan Jasa itu adalah hak kami, tolong dibayarkan, jangan ditahan hak-hak kami," seru pendemo.
Menurut para pegawai ini, selama ini Pemerintah dan Manajemen membayarkan hak-hak mereka berupa gaji, TPP dan Uang jasa pelayanan di RSUD kepada seluruh pegawai negeri sipil.
Namun tahun 2016 ini manajemen tidak lagi membayarkan uang jasa pelayanan mereka dengan alasan tidak sesuai dengan aturan. Padahal, selama ini pembayaran tergantung kepada kesepakatan manajemen dengan pemda, mengingat RSUD sudah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), sehingga bisa menentukan sendiri kebijakan keuangan mereka.
Tak lama melakukan aksi, terlihat kedatangan sejumlah pejabat terkait ke RSUD, sepeerti Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau, Asrizal, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setdaprov Riau, Jonli dan Direktur Utama RSUD, Nuzelly Husnedi.
Kedatangan para pejabat tinggi pratama ini mendapat teriakan dari para pendemo. "Kami cuma maunya TPP dan Uang jasa kami dibayarkan, janga hanya rapat-rapat saja," teriak mereka saat para pejabat melintasi kerumunan pendemo.
Para pejabat ini langsung melakukan rapat tertutup di ruang Dirut RSUD. Usai rapat, Direktur Utama RSUD Arifin Achmad, Nuzelly Husnedi akhirnya menemui ratusan pegawai yang menggelar aksi demo di loby gedung Utama RSUD.
Kedatangan Nuzelly disambut riuh pada pegawai yang sebagian besar wanita tersebut. Mereka mendesak uang jasa pelayanan mereka dari Januari- Desember dibayarkan segera.
Widodo salah seorang perawat yang merupakan perwakilan para pegawai dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya hanya menuntut pembayaran uanh jasa pelayanan dan tidak ingin adanya aksi yang dapat menganggu pelayanan RSUD ini.
"Jujur, dalam hati yang paling dalam, tidak ada niiat kami ingin melumpuhkan rumah kami sendiri. Kami disini berkumpul hanya ingin hak-hak kami dibayarkan sebagaimana mestinya," ujar Widodo.
Widodo memastikan, meskipun sebagian besar pegawai melakukan mogok, namun untuk pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dan beberapa layanan lain tetap berjalan.
"Kami tidak ingin menelantarkan masyarakat. Kami ingin hak kami dibayarkan, itu saja," tegasnya.
Hal serupa juga diungkapkan Drg Burhanuddin Agung. Ia menyebut tidak ada niat baik dari Kepala BKPPD Riau, Asrizal dan Manajemen RSUD Arifin Achmad untuk menuntaskan persoalan ini.
"Kami melihat tidak ada keinginan dari Pak Asrizal dan Manajemen menyelesaikan ini," tukasnya.
Sementara Dirut RSUD Arifin Achmad, Nuzelly Husnedi menyatakan, akan ikut memperjuangkan aspirasi para pegawai ini sepanjang aturan memperbolehkan pembayaran Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) dan Uang Jasa Pelayanan diperbolehkan.
"Kita tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. Karena dalam Pergub nomor 12 tahun 2016 itu dijelaskan bahwa TPP itu dibayarkan 50 persen. Dan kita memberi dua opsi, yang pertama TPP dibayarkan full, tapi uang jasa tidak.dibayarkan, atau uang jasa dibayarkan, TPP dibayar 50 persen," pungkasnya.
Menurutnya, para pegawai yang melakukan demo ini hanya berpegang kepada aturan lama, sementara dalam aturan yang baru hal itu tidak diperbolehkan lagi.
Kendati demikian, besok, Selasa (6/12/2016) akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Kepala BKPPD, perwakilan BPKP, Polresta dan perwakilan Pegawai.
"Besok kita bahas lagi, bagaimana solusi dan jalan keluar dari penerapan aturan itu,.apakah Pergub direvisi atau bagaimana besok kita selesaikan semuanya di Polresta Pekanbaru. Besok sekitar 15 perwakilan Pegawai RSUD kita libatkan," tandasnya.(ck4)
Penulis | : | Bhimo |
Kategori | : | Peristiwa |