PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Riau Marwan Yohanis angkat bicara terkait tidak diakomodirnya anggaran pokok pikiran (pokir) anggota dewan di APBD tahun 2020.
Bahkan menurut Marwan, seolah - olah selama ini dinilai bahwa aspirasi berupa pokok pikiran anggota DPRD adalah barang haram.
"Menurut saya, ada yang menganggap apa yang kita usulkan itu seolah barang haram. Haram itu kalau ada kepentingan pribadi. Kalau cuma satu dua orang jangan disama-ratakanlah, mereka bilang takut menampung Pokir ini, inikan berarti pejabat tak mengerti," tegas Marwan.
Politisi Gerindra ini menilai, Pemerintah Provinsi Riau bersikap egois dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Padahal, di daerah lain, kata Marwan, pemerintah memberikan porsi anggaran sekian persen untuk dana Pokir anggota DPRD baik dari sisi Bansos, Infrastruktur dan lainnya sehingga komunikasi antara eksekutif dan legislatif cukup harmonis.
"Salah satu sumpah janji memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satu pintunya adalah Pokir. Tapi di Riau berbeda dengan daerah lain, apakah karena kepala daerah tak paham atau karena faktor lain. Sehingga yang kami perjuangkan tak dapat tempat di APBD," cakap Marwan lagi.
Pihak DPRD Riau sendiri, tambah Marwan sudah menyampaikan kepada Pemprov Riau melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) agar dana Pokir ini bisa dimasukkan.
"Tapi Pemda dan jajarannya menurut saya tidak ada keinginan dan tidak punya kemampuan, untuk mengkomunikasikan ini. Ini yang selalu jadi perdebatan, padahal APBD itukan sumbernya ada dua yaitu TAPD melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Pokir ini. Nah dengan kejadian ini, akibatnya, setiap kali pembahasan APBD, DPRD Riau Banggar hanya sekedar membahas hal yang diusulkan eksekutif saja," cakapnya lagi.
Untuk itu, ke depan, Marwan berharap dengan dilantiknya Sekdaprov Riau defenitif Yan Prana Jaya bisa memahami pentingnya Pokir ini.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |