(CAKAPLAH) - Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, mendesak pemerintah agar rencana pelatihan online program kartu prakerja yang akan digulirkan untuk dihentikan dan tidak dipaksakan untuk dijalankan. Hal ini mengingat ada banyak kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan senilai Rp5,6 triliun tersebut.

Program tersebut dianggap tidak efektif berjalan di masa pandemi Covid-19. Program pelatihan secara online ini juga dianggap terlalu mahal dari sisi biaya. Serta ada kesan program pelatihan ini hanya akal-akalan antara pemerintah dengan pihak mitra perusahaan platform digital. Karena tidak melalui proses tender sebagaimana biasanya dilakukan dalam pelaksanaan program pemerintah.

"Hentikan segera dan bekukan dulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu kerja," kata dia, kepada wartawan, Jumat (24/4/2020).

"Saat seperti ini mestinya pemerintah fokus untuk mengatasi segera Covid-19 yang hingga hari ini terus terjadi peningkatan jumlah kasus dan menyebar semakin luas di banyak kabupaten/kota. Jika Covid-19 ini tidak segera tertangani dampaknya akan semakin berat dan dalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa dilakukan setelah pandemi berakhir," jelas Sukamta.

Dia menilai konsep kartu prakerja telah dipaksakan berubah konsep karena adanya pandemi virus corona yang juga menghantam Indonesia. Namun demikian perubahan konsep ini masih mentah dan terlihat kesan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat dengan dalih pelatihan online.

"Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata Pak Menko berubah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi Covid-19. Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju. Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial," tegasnya.

Menurut Sukamta, ada banyak persoalan dari program kartu prakerja. Pertama, salah sasaran. Jika program tersebut dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial, mestinya hanya menyasar mereka yang kehilangan pekerjaan. Sementara program ini bisa menyasar siapa saja yang usianya di atas 18 tahun tidak sedang mengenyam pendidikan.

Kedua, ragam pelatihan secara online bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan beberapa perusahaan digital memberikan layanan secara gratis. Menurut dia, daripada membayar untuk pelatihan online lebih baik anggaran digunakan pemerintah untuk menyediakan internet gratis selama 4-6 bulan di masa Covid-19 saat ini.

"Ini jauh lebih bermanfaat, masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis. Ketiga, pemerintah menyatakan sendiri bahwa program pelatihan online ini tidak menjamin peserta dapat pekerjaan, jelas program ini menghamburkan anggaran 5,6 triliun," tegas dia.

Terkait dengan mundurnya CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara dari posisi Staf Khusus Kepresidenan, Sukamta menyatakan apresiasi positif. Namun demikian menurutnya mundurnya Belva ini tidak menyelesaikan masalah utama.

"Masalah konflik kepentingan pribadi Belva selesai, tapi masalah utamanya ada pelatihan online program kartu prakerja yang telah menunjuk 8 perusahaan digital, termasuk Ruangguru di dalamnya. Kalau Belva mau tuntaskan masalah, mestinya ia tarik Ruangguru dari program ini," ujar dia.

"Juga perusahaan platform digital lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OVO, LinkAja, dan lain-lain yang sudah ditunjuk mundurlah dari program ini. Perusahaan-perusahaan ini kapitalnya besar, di tengah pandemi Covid-19 alami lonjakan omzet, masak masih mau menyusu ke pemerintah. Mestinya dalam kondisi keprihatinan seperti ini, malah memberikan bantuan bukan mencari untung dengan cara seperti ini" tandas Sukamta.