Nofrizal
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Riau mendukung wacana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menjadikan hotel sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.
Nofrizal, Ketua PHRI Riau mengakui bahwa pihaknya beberapa hari yang lalu sempat diundang oleh Pemko Pekanbaru untuk membahas wacana tersebut.
"Kita (PHRI) dari pihak hotel diundang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang membicarakan tentang hotel untuk dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19. Hal ini terkait dibukanya jalur internasional penerbangan," katanya, Selasa (15/09/2020).
Permintaan tersebut tak hanya datang dari Pemko Pekanbaru saja, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru ini membeberkan permintaan penggunaan hotel untuk dijadikan tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 ini juga datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
"Kita selaku pihak pelaku usaha perhotelan mendukung keinginan pemerintah, namun tentunya harus ada sosialisasi atau pemberitahuan secara resmi oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan kepada pihak PHRI. Kita menilai tidak semua hotel mendapatkan informasi tentang Covid-19, apalagi hotel yang rencananya akan dijadikan tempat isolasi mandiri," jelasnya.
Selain itu ia juga mengatakan kesiapan hotel-hotel tersebut dijadikan tempat isolasi mandiri juga mengingat semakin berkurangnya kapasitas di rumah sakit yang ada di Pekanbaru, sementara itu Rusunawa Rejosari yang disiapkan oleh Pemko Pekanbaru juga hanya memiliki kapasitas yang terbatas.
Di sisi lain, Nofrizal meminta Pemerintah Kota Pekanbaru ataupun Provinsi Riau harus bisa memberikan jaminan medis untuk keselamatan pegawai hotel jika ingin menggunakan hotel sebagai tempat isolasi mandiri. Tentu hal tersebut juga menjadi momok yang cukup menakutkan bagi pegawai hotel jika mereka ikut terpapar Covid-19.
"Kalau ditanya risiko atau dampak terhadap Hotel yang dijadikan tempat isolasi mandiri, maka perlu ada penjelasan resmi dari pihak Dinas Kesehatan ataupun pemerintah. Karena tanpa ada kejelasan yang resmi dari pemerintah maka hal ini akan berdampak lain bagi pemilik hotel, selagi ada penjelasan secara resmi dan penjelasan dampaknya bisa ditanggulangi, saya kira tidak ada masalah sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara medis," cakapnya mengakhiri.
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |