Vaksin Sinovac yang baru tiba di Indonesia disimpan di Bio Farma Bandung. (Dok. Biro Setpres/Muchlis)
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, melalui juru bicaranya Ansori Siregar, mengusulkan agar pimpinan DPR meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) menunda kedatangan 1,8 juta dosis vaksin Sinovac yang diagendakan tiba ke Indonesia pada Januari 2021 mendatang.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX Ansori Siregar pada agenda Sidang Paripurna ke-10 masa persidangan II, Jumat (11/12/2020) di ruang paripurna DPR RI. Menurutnya, saat ini terdapat 2 negara pra maju yakni Turki dan Brazil yang memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan pihak Sinovac, dapat menjadi indikasi yang perlu diwaspadai oleh Pemerintah RI terhadap vaksin Sinovac.
"Tolong pimpinan DPR meminta kepada Pemerintah, untuk sementara menunda kedatangan vaksin Sinovac sebanyak 1,8 juta dosis pada Januari 2021 mendatang. Apalagi dua negara pra maju yakni Turki dan Brazil sudah menyetop kerjasama dengan Sinovac itu, terlepas dari apa yang menjadi alasan dua negara itu," ujar Ansori.
Disamping itu, keputusan untuk meminta Pemerintah RI menunda kedatangan 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tersebut ditegaskannya turut mengacu kepada aturan yang berlaku, dimana kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac ke Indonesia pada Minggu 06 Desember 2020 yang lalu statusnya masih cacat dan tidak memenuhi prosedur berlaku. Karena hingga saat ini vaksin Sinovac itu masih belum mengantongi izin masuk ke Indonesia dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Ditambah lagi, permasalahan hasil uji klinis ke tiga yang juga hingga saat ini masih belum dikantongi vaksin Sinovac dari PT Bio Farma, selaku pihak penguji vaksin tersebut.
"Karena sudah terlanjur masuk sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang kemarin, tolong untuk yang sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac lagi yang mau datang Januari nanti. Sebelum ada izin masuk dari BPOM atau belum juga ada hasil uji klinis tahap tiga dari PT Bio Farma tolong ditunda. Istilahnya cacat ini mendatangkan vaksin itu," tegas Ansori.
Penulis | : | Edyson |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Nasional, Pemerintahan |