Pengamat Sosial dari UIN Suska Riau, Elfriandi
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengamat Sosial dari UIN Suska Riau, Elfriandi mengatakan bahwa komunikasi yang dibangun Pemerintah Provinsi Riau dalam imbauan dan larangan keluar kota pada libur panjang Natal dan tahun baru untuk mencegah klaster baru Covid-19 merupakan komunikasi yang tak efektif.
Buktinya, dari data yang ada, terdapat setidaknya 30 persen peningkatan masyarakat yang keluar daerah sepanjang libur Natal dan Tahun Baru tersebut.
Kepada CAKAPLAH.com, Elfriandi mengatakan, bahwa kegagalan pemerintah tersebut dikarenakan inkonsistennya pemerintah itu sendiri dalam mengambil kebijakan.
"Kemarin awalnya dikatakan bahwa libur lebaran lalu dipindahkan ke akhir tahun, tentu masyarakat sudah mengagendakan masing - masing. Tapi rupanya berubah, dan salahnya informasi itu tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena informasi yang dikeluarkan pemerintah itu berubah - ubah. Hari ini boleh, besok tak boleh. Jadi masyarakat tidak percaya dengan informasi itu," kata Elfriandi, Selasa (5/1/2021).
Selain itu, konsistensi imbauan tidak diteruskan dengan baik oleh konsistensi tindakan dari pemerintah, sehingga masyarakat akhirnya memilih untuk tidak mempercayainya.
"Jadi masyarakat mencuekin lah. Toh tak ada konsistensi pemerintah dalam hal itu," cakapnya lagi.
Elfriandi juga mengatakan, bahwa masyarakat tidak terlalu ketakutan lagi dengan potensi - potensi akan terjadinya klaster baru Covid-19. Di samping karena masyarakat awalnya sudah mengantisipasi diri, namun juga kembali adanya inkonsistensi dari pemerintah itu.
"Contohnya kegiatan Pilkada lalu dibenarkan, tapi yang lain dilarang. Pun pemerintah tak konsisten, tapi nanti kegiatan masyarakat dibilang itu akan jadi klaster. Kan belum tentu juga," jelasnya.
Maka dari itu, ketika informasi yang diperoleh masyarakat berbeda dengan spekulasi pemerintah terkait potensi klaster baru, hal ini yang akan menjadi masalah.
"Jadi ada semacam tingkat kepercayaan masyarakat akan sebuah informasi, itu yang perlu diperbaiki. Cara komunikasi publik pemerintah itu harus diperbaiki. Diubah caranya, lebih ke pendekatan humanis. Isu - isu liar yang berkembang itu harus ada langkah preventif dari pemerintah, agar komunikasinya jalan dan humanis," tambahnya.
"Kita ini ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat, mendidik masyarakat, bukan dengan cara mengancam, tapi dengan cara persuasif, memang lama menumbuhkan itu, tapi itu bisa berhasil," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Azzumar |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |