Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, menilai Pemprov Riau di bawah komando Syamsuar dalam menghadapi Covid-19 hanya banyak mengeluarkan imbauan, namun tidak maksimal eksekusinya.
"Pemerintah Provinsi Riau ini banyak imbauan aja, eksekusinya bagaimana saya tidak tahu. Jangan imbauan saja, kita harus beri contoh ke masyarakat, jangan masyarakat ditindas terus. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini kesadaran masing-masing," kata Poti.
Politisi PDI-P ini mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan yang merupakan inisiatif pemerintah. Menurutnya Pemprov Riau hanya mengikuti kebijakan nasional, namun kebijakan dari provinsi malah tidak ada.
"Kegiatan provinsi yang dananya dari refocusing anggaran kemarin untuk apa saja? Itu yang perlu diawasi DPRD, dana pencegahan untuk apa? Apa yang sudah dilakukan," cakapnya lagi.
Disinggung mengenai rencana DPRD Riau yang sudah dimulai dari komisi V untuk menggunakan hak interpelasi atau membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Poti mengaku tidak memilih diantara keduanya.
Anggota DPRD Dapil Rohul ini mengaku tidak memilih antara dua pilihan itu, karena menurutnya semua sama-sama fungsi pengawasan. Namun, dia menyarankan supaya Komisi V melakukan pengawasan langsung di lapangan, jadi tidak hanya sebatas data diatas meja saja.
Sebelumnya diberitakan CAKAPLAH.com, Komisi V DPRD Riau telah menyelesaikan surat rekomendasi terkait penanganan Covid-19 di Riau. Dimana, rekomendasi tersebut keluar setelah rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V dengan Satuan tugas (Satgas) Covid-19, 'diabaikan' Satgas karena tidak hadir dalam undangan resmi komisi V tersebut.
Adapun dua rekomendasi yang dikeluarkan komisi V adalah, mengusulkan hak interpelasi DPRD kepada Gubernur Riau dan kedua pembentukan panitia khusus penanganan Covid-19. Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim menyebutkan bahwa surat rekomendasi tersebut sudah diteken dan akan diserahkan kepada pimpinan DPRD Riau.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |