Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, kebijakan penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR RI dan para Staf dan Pejabat di lingkungan Kesekjenan DPR RI, adalah kebijakan yang berlebihan.
Sehingga, kebijakan itu dinilai perlu dibatalkan. Agar anggaran dari kebijakan itu segera dialihfungsikan untuk kepentingan rakyat saja yang sedang terdampak dari Covid-19.
"Hemat saya, jelas itu berlebihan alias mubadzir, mohon kembalikan saja anggarannya untuk kepentingan rakyat yang isoman," kata Jazilul dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).
Selain itu, dirinya mengatakan permintaan agar kebijakan itu dibatalkan sebagai bentuk pernyataan sikap resmi dari PKB. Sesuai dengan maklumat Ketum PKB Muhaimin Iskandar agar para kader turun tangan melayani masyarakat yang sedang isolasi mandiri.
"Fraksi PKB tegas menolak, kami mendahulukan kepentingan rakyat sesuai maklumat Ketum PKB agar jajaran FPKB turun tangan melayani masyarakat yang sedang Isoman," jelas Jazilul yang juga merupakan Anggota Komisi III DPR RI itu.
Sebagaimana diketahui diberitakan sejumlah media, terkait beredarnya salinan surat terkait Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyedikan fasilitas untuk isolasi mandiri bagi anggota Dewan yang terpapar Covid-19 tanpa gejala dan bergejala ringan.
Nantinya para anggota Dewan yang dinyatakan positif Covid-19 tanpa gejala maupun gejala ringan akan menjalani isolasi mandiri di sejumlah hotel di Jakarta. Hal ini berdasarkan surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang ditandatangani oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada 26 Juli 2021.