PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menyayangkan rendahnya realisasi anggaran untuk pencegahan/penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah provinsi Riau.
Juru Bicara DPW PPP Riau, Zulkarnain Kadir mengatakan, bahwa gubernur dan Satgas seharusnya benar-benar serius dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"PPP Riau dalam hal ini menyayangkan, kok lambat realisasinya, program sudah ada sejak lama, menghabiskan saja tidak bisa. Gubernur dan tim Covid-19 harus benar-benar seriuslah. Ini baru di Pemprov, jangan-jangan di kabupaten sama juga," kata Zulkarnain Kadir, Rabu (8/9/2021).
PPP Riau, kata Zulkadir, berharap kepada gubernur dan tim Satgas covid-19 untuk segera merealisasikan angaran yang ada, untuk Covid-19 terkendali dan ekonomi kerakyatan bangkit.
"Jangan sampai anggaran yang tersedia malah jadi Silpa. Percuma saja refocusing kalau gak bisa habiskan, sayang proyek lain yang dipotong dan difokuskan untuk penanganan Covid-19 tapi menghabisnan saja tidak bisa," tukasnya.
Sebelumnya, diberitakan CAKAPLAH.com, pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengalokasikan anggaran untuk pencegahan/penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Asisten II Setdaprov Riau, Evarefita kepada CAKAPLAH.com, Rabu (8/9/2021) saat dikonfirmasi anggaran penanganan Covid-19 di Riau tahun 2021 mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 dan PEN mencapai Rp583 miliar.
"Anggaran penanganan Covid-19 dan PEN kita mencapai Rp583 miliar. Saat ini realisasinya sudah mencapai Rp104 miliar atau 17,87 persen," katanya.
Lebih lanjut Evarefita merincikan kegiatan pencegahan Covid-19 dan PEN. Dimana anggaran untuk bidang kesehatan dan belanja prioritas lainnya Rp212 miliar. Hingga saat ini realisasinya Rp59,2 miliar atau 27,90 persen.
Selanjutnya anggaran untuk pemulihan ekonomi daerah sebesar Rp326 miliar lebih. Namun realisasinya baru Rp36,3 miliar atau 11,16 persen.
"Kemudian kalau anggaran perlindungan sosial kita ada sebesar Rp44,8 miliar atau 17,87 persen. Kita sudah minta OPD yang meyelenggarakan urusan tiga bidang itu untuk segera menggesa kegiatan sesuai aturan yang berlaku," cakapnya.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |