Pekanbaru (CAKAPLAH) - Penetapan Penjabat Walikota Pekanbaru dan Penjabat Bupati Kampar menjadi kisah politik hangat di Riau. Dinamika yang terjadi dalam proses penetapan dua penjabatnya ini menimbulkan banyak dugaan dan tuduhan politik.

Salah satunya adalah tudingan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau dan elit didalamnya menjadi aktor dibalik penetapan dua penjabat tersebut. Akibat manuver PKB Riau, enam nama yang direkomendasikan Gubernur Riau Syamsyar untuk dua posisi penjabat tersebut mental semua. Dua nama yang duduk sebagai penjabat diduga adalah nama-nama 'sorongan' PKB ke pemerintahan Pusat. Benarkah?

Nah, untuk menjawab rumor di atas, Redaksi CAKAPLAH.COM mewawancarai langsung Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Ade Agus Hartanto MSi, baru-baru ini. Kepada CAKAPAH.COM, Sekretaris PKB Riau ini bercerita blak-blakan, termasuk tentang dinamika politik penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Riau yang dikait-kaitkan dengan penentuan Penjabat Walikota Pekanbaru dan Penjabat Bupati Kampar. Berikut petikannya:

PKB Riau disebut-sebut bermanuver dalam penetapan dua Penjabat Kepala Daerah di Riau. Akibat manuver tersebut, 6 nama yang direkomendasi Gubernur Riau Syamsuar tidak dipilih, malah nama yang disorong PKB yang ditetapkan. Tanggapan Anda bagaimana?

Saya ingin tegaskan bahwa PKB Riau tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam penetapan Penjabat Walikota Pekanbaru dan Penjabat Bupati Kampar itu. Yang punya wewenang adalah Menteri Dalam Negeri.

Nah, terkait nama-nama yang akan ditetapkan sebagai penjabat Walikota Pekanbaru dan penjabat Bupati Kampar, yang dimintai untuk mengusulkan nama-namanya adalah Gubernur Riau. Bukan partai politik, ataupun anggota DPRD Riau. Artinya, tidak ada ruang bagi kita ikut terlibat dalam proses penetapan penjabat tersebut. Jadi, bagaimana pula kita bisa dituduh ikut terlibat?

Namun, kalau ada yang menuduh kita, ya silahkan saja. Dalam politik kan sah-sah saja orang menduga ini-itu atau memprediksi begini-begitu. Sah-sah saja itu. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin membantah tudingan itu.

Namun dua nama yang ditetapkan Mendagri, yakni Muflihun sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru dan Kamsol selaku Penjabat Bupati Kampar, disebut-sebut punya kedekatan khusus dengan PKB. Kedekatan ini yang membuat tudingan itu semakin kuat. Menurut Anda?

Muflihun dan Kamsol itu adalah pejabat Provinsi Riau. Mereka adalah orang-orang yang punya mitra kerja dan teman dimana-mana. Tidak hanya dengan PKB saja, dengan partai lain, dengan tokoh-tokoh lain, dan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, mereka berteman. Jadi saya kira, tidak pas juga kalau kedua nama ini dikecilkan sebagai temannya PKB saja. Dan karena berteman dengan PKB, mereka berdua dituding macam-macam. Saya rasa, semua pejabat di Pemprov Riau itu teman kita semua, mitranya PKB, mitranya partai lain, apalagi Partai Golkar yang notabene ketuanya adalah gubernur.

Dan satu lagi, Muflihun dan Kamsol adalah anak buahnya gubernur. Dan pengakuan ini pun sudah berkali-kali dinyatakan oleh mereka dimana-mana, termasuk di media massa. Bahwa, Muflihun dan Kamsol adalah anak buah gubernur dan akan ikut arahan gubernur.

Infonya, proses penetapan penjabat ini juga berpengaruh terhadap penyusunan AKD di DPRD Riau beberapa waktu lalu. Benarkah itu?

Benar atau tidak, saya tidak bisa memastikan itu. Tapi nuansa penetapan penjabat itu agak terasa dalam penyusunan AKD kemarin. Apalagi kan proses penetapan AKD ini memakan waktu 2 bulan lebih, sehingga ada banyak kemungkinan yang mewarnainya

Awalnya, Fraksi PKB menjadi bagian koalisi dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP dan beberapa fraksi lain dalam penyusunan AKD ini. Namun di akhir-akhir waktu, tiba-tiba kita tak dibawa lagi di dalam penentuan-penentuan keputusan terkait AKD ini. Ya, kita tidak masalah.

Dan berdasarkan selentingan informasi yang kita dapat, kita mulai tak dibawa lagi dalam rapat-rapat penting terkait AKD itu karena gara-gara proses penetapan penjabat dua daerah ini. Memang, tudingan bahwa PKB ikut bermanuver dalam penetapan Penjabat ini mulai tercium oleh kita muncul ya saat-saat proses AKD di DPRD itu. Ya bagi kita tak ada masalah. Silahkan saja orang menuding, itu sudah kita bantah. Silahkan saja kita dianggap tidak dalam satu koalisi di dalam penyusunan AKD kemarin, karena bagi kita dalam atau diluar koalisi sama saja.

Namun mestinya juga diingat, bahwa sebenarnya penyusunan AKD DPRD Riau kemarin itu bukan atas dasar koalisi atau tidak koalisi. Tapi disusun secara proporsional sesuai dengan kekuatan masing-masing fraksi di DPRD. Atau istilahnya urut kacang.***