ROHUL (CAKAPLAH)-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menjadi salah satu daerah di Riau yang ditegur Menteri Dalam Negeri karena rendahnya serapan Anggaran Belanja APBD 2022.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul, Muhamad Zaki S.Stp menjelaskan, bahwa rendahnya serapan Belanja APBD 2022 tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan Input Data Realisi Fisik Keuangan (RFK) di Sejumlah OPD pada Sistem Pelaporan yang terkoneksi langsung ke Kementerian Dalam Negeri.

"Iya memang ada miss sedikit di input pelaporan RFK oleh OPD di Kemendagri, dimana berdasarkan pelaporan by sistem kemendagri RFK yang baru dilaporkan itu baru sekitar 66 persen, tapi jika merujuk pelaporan manual nya sebenarnya realisasi belanja kita itu jauh lebih tinggi," jelas Sekda.

Dijelaskan Sekda, secara manual, per September 2022 realisasi belanja APBD 2022 Kabupaten Rokan Hulu sudah menyentuh di angka 72 Persen. Bahkan, ia memperkirakan Realisasi belanja Rohul hingga Bulan Oktober sudah mencapai 80-85 persen.

"Kita akui kelemahan kira di beberapa OPD yang belum menginput laporan Realisasi Fisik Keuangan by Sistem, sehingga wajar saja Mendagri melihat realisasi belanja kita masih rendah," terangnya.

Menyikapi teguran dari Kemendagri, Sekda mengaku sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar segera melakukan input data ke Sistem RFK milik Mendagri.

Sekda juga membantah jika rendahnya serapan belanja tersebut dipicu karena belum berjalannya kegiatan penanganan inflasi yang menelan anggaran hingga Rp 14 miliar. Ia menegaskan bahwa rendahnya serapan belanja itu murni disebabkan keterlambatan input data.

"Memang Dana penanganan inflasi itu saat ini masih menyiapkan regulasi di tingkat OPD dan berdasarkan rapat terakhir kami, bahwa kegiatan penanganan inflasi itu akan terlaksana minggu ke 2 atau minggu ke 3 Bulan November ini," imbuh Sekda.

Sekda juga optimis, serapan belanja Rohul di akhir tahun nanti akan optimal dan diharapkan mendekati 100 persen.

"Kalau 100 persen tidak mungkin, tapi kami akan melaksanakan secara optimal agar belanja bisa terserap maksimal. Ini komitmen kami dan seluruh OPD. Minggu depan Pak Bupati akan pimpin langsung rapat dan memberikan arahan beliau kepada seluruh OPD," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 6 Kabupaten Kota di Riau yang belanja APBD nya sepanjang tahun 2022 masih rendah dalam kegiatan Rakor bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan pemerintah kabupaten/kota di Riau.

"Tolonglah, ada beberapa kabupaten kota yang masih rendah belanjanya. Yaitu Pelalawan, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuansing, Rohul, dan Kota Dumai.

Mendagri menyampaikan, realisasi belanja adalah tolak ukur serius tidaknya daerah dalam penanganan inflasi, dan menjadi kriteria evaluasi dari Kemendagri.