PEKANBARU (CAKAPLAH) - Meski kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Provinsi Riau perlu ditambah dan sudah diusulkan Pemprov Riau kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan Riau akan mendapatkan penambahan tersebut.
Hal ini diungkapkan Gubernur Riau, Syamsuar menjawab CAKAPLAH.com, Sabtu (1/10/2022). Ia mengaku bahwa sampai saat ini belum ada kepastian dari BPH Migas.
"Terkait kuota BBM, sudah disampaikan Pertamina, walaupun perlu ditambah, kenyataanya sampai sekarang belum bisa ditambah, karena yang bisa menambah itu BPH Migas, bukan Pertamina," kata Syamsuar
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, PT Pertamina Patra Niaga mencatat hingga akhir Juli 2022, realisasi distribusi Pertalite di wilayah Provinsi Riau sudah mencapai 593.445 Kiloliter atau 74 persen dari kuota di tahun 2022.
Dengan jumlah kuota tersebut, diperkiraan stok Pertalite hanya sanggup bertahan hingga akhir Oktober 2022 saja.
Meskipun pengajuan kuota tambahan sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, namun masih belum ada keputusan dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Eva Refita mengaku sudah melakukan upaya maksimal dengan mengusulkan permintaan penambahan kuota.
"Kan kita sudah mengusulkan, kita juga sudah berkoordinasi dengan direkturnya, dan direktur mengatakan, belum ada kepastian dengan penambahan itu. Itu regulasi kan di pusat. Kita hanya dorong dengan permintaan penambahan kuota. Dan ini berlaku seluruh Indonesia," kata Eva belum lama ini.
Dengan sudah didorongnya penambahan kuota tersebut, kata Eva, tinggal menjaga asupan distribusi di tiap SPBU.
"Kita sudah dorong, tinggal jaga asupan saja lagi, dan itu kerjanya Pertamina. Karena upaya sudah kami lakukan. Biasanya di Bulan Oktober atau November tiap tahun diketahui penambahannya setiap tahun," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |