PEKANBARU (CAKAPLAH) - Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dipertanyakan DPRD Riau. Sejak diserahkan ke pusat beberapa waktu lalu, sampai kini belum ada progres ataupun kegiatan.

"Saya termasuk orang yang kesal, kenapa pula BLK kita diserahkan ke pusat, ke Kementerian. Sekarang jadi sarang hantu, sebelumnya walau hidup segan mati tak mau, masih bisa mendidik anak-anak kita," kata Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Rabu (15/3/2023).

Ia mengungkap, sampai kini, pengelolaan BLK sejak diserahkan ke pusat tidak maksimal dan janji-janji Kemenaker tak direalisasikan. Padahal, penyerahan BLK yang berada di Pekanbaru dan Dumai itu diharapkan bisa dikelola secara profesional, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun finansial.

"Kita butuh mendidik anak Riau bersertifikat ISO. Pertanyaannya, mana janjinya ini bisa dikelola dengan baik, mana buktinya? Sampai sekarang tak ada," kata dia.

Kata dia, efek tidak maksimalnya dua BLK ini mempersulit upaya anak-anak Riau bergabung ke perusahaan multinasional yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning.

"Kita tuntut kementrian untuk bisa menjalankan BLK itu sehingga perusahaan di Riau tak lagi menolak anak-anak Riau bekerja," jelasnya.

Ia menambahkan, tidak maksimalnya BLK tentu menghilangkan privilege yang seharusnya dimiliki anak-anak muda di Riau. Dengan dikelola oleh Kementerian tentu persaingan menjadi lebih luas.

"BLK kita tidak lagi milik anak Riau, ketika kementerian yang mengelola, tentu semua bisa mendapatkan pelatihan, bayangkan, barang kita, aset kita, akses kita tapi tidak bisa kita manfaatkan maksimal," kata dia.

Ia juga menyayangkan keterlanjuran penyerahan BLK ke kementerian. Padahal menurutnya dana operasional yang dibutuhkan masih bisa ditangani oleh Pemprov.

"Padahal kita seharusnya bisa mengelola pakai APDB, saya sempat bicarakan ini dengan orang kementerian tenaga kerja. Sekian miliar bisa melatih sekian ribu orang, tapi ini sudah terlanjur," katanya.