PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun saat ini juga tengah menggesa pendataan warga dan juga menggandeng badan usaha yang ada di Pekanbaru untuk terlibat dalam terwujudnya program Universal Health Coverage (UHC).

Untuk diketahui, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau dalam jangkauan BPJS.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi menuturkan UHC sudah sejak lama dinanti-nanti oleh warga Kota Pekanbaru.

Terutama warga yang memiliki ekonomi menengah kebawah, dengan adanya program UHC nantinya warga yang tidak mampu bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit hanya dengan berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Saya juga pernah mengalami ada warga yang minta tolong untuk berobat, namun BPJS nya mati dan kemudian sempat berobat dan meninggal karena tidak bisa tertolong," kata Sabarudi.

"Saya sangat mendukung (program UHC) dan mudah-mudahan memberikan keringanan bagi warga Pekanbaru yang menengah kebawah," tuturnya.

Terkait dengan dukungan anggaran, politisi PKS ini mengupayakan anggaran untuk program UHC dimasukkan ke dalam anggaran APBD perubahan.
Selain berasal dari anggaran Pemko Pekanbaru, nantinya Pemerintah Provinsi Riau juga bakal memberikan dukungan anggaran.

"Ada dukungan dari Pemprov Riau dan sudah disampaikan oleh Gubernur Riau (Syamsuar)," cakapnya.

Sebelumnya, rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk melaunching program Universal Health Coverage (UHC) di hari jadi Pekanbaru ke-239 dipastikan tak jadi dilakukan. Program berobat hanya dengan menggunakan KTP ini akan dilaunching di bulan Juli.

"Diundur ke bulan Juli," ujar Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun.

Ia mengatakan saat ini Pemko Pekanbaru tengah mematangkan persiapan program tersebut.

"Semula kita rencanakan peluncuran program UHC akan dilaksanakan tepat pada Hari Jadi Pekanbaru. Namun tidak jadi. Saat ini kita terus menggesa persiapan penerapan UHC di Pekanbaru. Kemungkinan memang di bulan Juli program UHC baru dapat benar-benar diterapkan," cakapnya.

Lanjut Muflihun, terkait ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program UHC, pihaknya masih melakukan penjajakan dengan berbagai pihak guna bisa mendapatkan dukungan dana. Antara lain bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Riau serta juga instansi swasta.

"Jika semua pihak bisa mendukung kebutuhan dana untuk pelaksanaan program UHC tentunya beban APBD akan semakin ringan," pungkasnya.

Sebelumnya, meski dengan penduduk terbesar diantara daerah lain di Riau, kota Pekanbaru sampai saat ini masih belum mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin mengatakan, ternyata ada beberapa kendala yang ditemukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinkes Provinsi Riau terkait pencapain UHC di Kota Pekanbaru.

"Di Kota Pekanbaru itu, datanya belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi keseluruhan oleh Dinas Sosial. Karena itu, kita minta Pak Wali Kota beserta jajaran untuk sama-sama ke Pusdatin. Untuk membersihkan data. Karena masih ada data data yang kami sebut sampah, yang berpengaruh dengan pendataan," kata Zainal.

Selain masalah pendataan, kata Zainal, Pemprov juga aka membantu untuk percepatan UHC di kota Pekanbaru. dukungan penganggaran oleh Gubernur dan DPRD Propinsi Riau dengan menjamin masyarakat Riau melalui budget sharing sebesar 55% pembiayaan APBD Provinsi Riau dan 45 % pembiayaan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kuota 750 ribu jiwa Peserta segmen PBPU Pemda.

Adapun alokasi anggaran APBD Propinsi Riau untuk iuran JKN segmen PBPU Pemda saja sebesar Rp 173 Miliar untuk tahun 2023.