JAKARTA (CAKAPLAH) - Guna memacu pembangunan sejumlah infrastruktur, Penjabat Bupati Kampar H Muhammad Firdaus menggelar audiensi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Hedy Rahadian di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Audiensi ini didampingi Anggota DPR-RI Komisi V H Syahrul Aidi Maza'at yang juga wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Riau II. Audiensi ini adalah untuk membahas penyampaian proposal pembangunan infrastruktur Kabupaten Kampar, melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

Ikut hadir mendampingi Pj Bupati Kampar pejabat dari Pemkab Kampar diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Hambali, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Suhermi, Kepala Dinas PUPR Afdal, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rusdi Hanif, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yuricho Efril, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Irwan AR, Kepala Bidang PUPR Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Afruddin Amga.

Di hadapan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI Hedy Rahadian, Pj Bupati Kampar menyampaikan usulan bantuan pembangunan infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan pada jalur interpretasi di sejumlah desa tertinggal yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang bersifat urgen karena merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.

Ia menambahkan, salah satu prioritas Pemkab Kampar saat ini adalah pembangunan jalur interpretasi di desa tertinggal yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yaitu dengan total panjang 36,7 kilometer.

“Pada jalur interpretasi tersebut dibutuhkan pembangunan jembatan sebanyak 88 unit. Selanjutnya untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan dukungan alokasi anggaran melalui APBN,” ungkapnya.

Lebih jauh Firdaus menjelaskan, dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan pada daerah terisolir tersebut akan menghilangkan hambatan transportasi dan interaksi ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan produksi, perdagangan dan jasa lainnya pun dengan sendirinya akan berkembang.

Selanjutnya Firdaus juga memaparkan dari 87 desa tertinggal di Provinsi Riau, sebanyak 12 desa berada di wilayah Kabupaten Kampar.

Sementara itu Anggota DPR RI dari Komisi V H Syahrul Aidi Maza’at mengatakan, usulan kegiatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim di Wilayah Kabupaten Kampar, dalam rangka percepatan pembangunan bidang infrastruktur di wilayah Kabupaten Kampar sebagai upaya pengembangan wilayah, peningkatan produktifitas, peningkatan daya saing serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan infrastruktur ini diantaranya adalah pembangunan jalur interpretasi pada daerah tertinggal di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, pembangunan embung Stanum, turap di Bangkinang Riverside dan jembatan beton Embung Sungai Songsang Bangkinang.

Mengingat terbatasnya anggaran Pemkab Kampar, maka politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap Dirjen Bina Marga dapat memberikan dukungan kepada Pemkab Kampar pada APBN Tahun Anggaran 2024.

Menanggapi usulan Pemkab Kampar, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI Hedy Rahadian dalam sambutannya menyampaikan, Kementerian PUPR sangat menyambut baik gagasan dan penyampaian aspirasi dari Pemkab Kampar. Ia berjanji akan melakukan pertemuan dengan Menteri PUPR untuk menyampaikan aspirasi dari Pemkab Kampar.

Ia menjelaskan, dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastuktur ini dapat meningkatkan dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, perdagangan dan jasa lainnya sehingga bisa lebih berkembang dan diharapkan akan berdampak kesejahteraan masyarakat setempat dan sekitarnya.**