PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyoroti soal bantuan keuangan (Bankeu) infrastruktur jalan. Selain nilainya dianggap kecil, Bankeu untuk infrastruktur jalan ini hanya ada di Kota Pekanbaru.

Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menyebut Bankeu untuk infrastruktur ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan disampaikan saat anggota dewan melaksanakan reses. Namun, Ia heran soal Bankeu untuk infrastruktur jalan ini hanya ada di Pekanbaru.

Hardianto menyebut, sudah berdiskusi dengan Pemprov Riau terkait dengan adanya inisiasi Bankeu ke kabupaten/kota. Namun, belum diakomodir.

"Saya justru bertanya-tanya. Ini kok ada bantuan keuangan Rp13 miliar di Kota Pekanbaru. Apakah ada anak tiri dan anak kandung?" kata Hardianto, Kamis (31/8/2023).

Seharusnya, kata Hardianto, jika Pemprov benar-benar ingin memberikan Bankeu, harus merata ke 12 kabupaten/kota di Riau. "Seharusnya kalau Pemprov Riau mau membuka kran bantuan keuangan, bukalah selebar-lebarnya untuk masyarakat 12 kabupaten/kota.

Bankeu untuk infrastruktur jalan ini sudah dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Bankeu itu diperuntukkan memperbaiki sejumlah ruas jalan. Namun, Bankeu perbaikan infrastruktur untuk Kota Pekanbaru sebesar Rp13 miliar dianggap minim untuk kebutuhan ibukota Provinsi Riau.

Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (Dapil) Pekanbaru Ade Hartati Rahmat berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengecek data dan fakta di lapangan sebelum diberikan Bantuan Keuangan (Bankeu).

Sehingga, Bankeu menyasar kebutuhan yang diperlukan masyarakat di kabupaten/kota. Ade menyebut, Bankeu yang diberikan ke Kabupaten Kota harus melalui kajian.

"Kita berharap bantuan keuangan itu bukan hasil dari rekomendasi individu per individu tapi memang hasil kajian dan data serta fakta yang dimiliki Pemprov. Sehingga sifatnya proporsional sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten kota yang ada," kata Ade.

Ia mengaku kaget saat mengetahui Bankeu perbaikan infrastruktur untuk Pekanbaru dirasanya jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan yang tampak. Pekanbaru ini, kata dia, merupakan cerminan Provinsi Riau.

"Kita juga cukup kaget ketika tahun 2023 bantuan keuangan untuk perbaikan infrastruktur Pekanbaru ini hanya sekitar Rp13 miliar, sementara Pekanbaru ini kan etalasenya Provinsi Riau," kata Ade.

Lanjut Ade, Pekanbaru harusnya ditata dengan sebaik mungkin. Ia kemudian mencontohkan perbaikan di ruas-ruas jalan rusak Kota Pekanbaru yang kurang memuaskan.

"Nanti perbaiki (Jalan) Parit Indah sedikit, itu pun tidak selesai. Nanti Jalan Pemuda sedikit. Di Pekanbaru itu masih banyak jalan yang bolong-bolong, jadi seolah perbaikannya hanya untuk lip service saja agar masyarakat tenang," jelasnya.