ROHUL (CAKAPLAH) - Pembangunan Jembatan Jurong yang menghubungkan Dusun Jurong 1 dengan Desa Kasang Padang di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu hingga kini tak kunjung terealisasi.
Padahal, jembatan tersebut sangat dibutuhkan warga setempat, untuk menunjang aktivitas perekonomian mereka. Tidak adanya kejelasan pembangunan jembatan tersebut dari pemerintah, membuat warga di daerah tersebut kesal.
Ratusan warga menumpahkan kekesalan mereka dengan menggelar aksi damai di tepian Sungai Rokan Kiri, Desa Bonai Darussalam, Kamis lalu.
Kemarahan warga tersebut cukup beralasan. Pasalnya, Kapal Feri yang menjadi armada utama penyebrangan warga, milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), beberapa bulan terakhir berhenti beroperasi karena rusak.
Tidak adanya sarana penyeberangan, menyebabkan aktivitas warga terganggu. Warga kesulitan menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka, dikarenakan akses penyeberangan putus. Untuk menyeberang, warga terpaksa harus merogoh kocek cukup dalam menyewa jasa pompong.
Persoalan tak kunjung dibangunnya jembatan Jurong tersebut mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, segera mengambil langkah konkrit guna membantu menyelesaikan kendala pembangunan jembatan Jurong tersebut.
Wanda mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, jembatan Jurong di Desa Bonai Darussalam, rencananya akan dibangun tahun ini oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Bahkan, kesepakatan pembangunan jembatan tersebut sudah ditandatangani antara Pemkab Rohul dan PT PHR pada tahun 2022 lalu.
"Saya sudah konfirmasi, memang sudah ada kesepakatan dengan Pemkab Rohul, bahwa yang akan membangun jembatan Jurong itu adalah PT PHR melalui Dana CSR mereka," cakap Wanda, Sabtu (11/11/2023).
Wanda juga mengaku sudah mengkonfirmasi langsung permasalahan ini kepada pihak PT PHR. Berdasarkan penjelasan pihak perusahaan, belum dapat dibangunnya jembatan tersebut disebabkan masalah pembebasan lahan yang belum tuntas.
"Sampai hari ini ada beberapa objek lahan yang menjadi bagian pembangunan jembatan tersebut belum dapat dibebaskan," ujar Politisi Gerindra itu.
Agar jembatan tersebut bisa segera dibangun, Ketua DPRD Rohul, meminta Pemkab Rohul dapat proaktif memfasilitasi persoalan ini dengan mendorong jajarannya mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten agar segera melakukan komunikasi dan Kordinasi secara konstruktif.
"PT PHR pada intinya sudah bersedia membangun jembatan tersebut. namun bagaimana caranya mau membangun kalau lahannya belum bebas, makannya untuk percepatan pembangunan jembatan tersebut kami minta pemerintah daerah proaktif memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut," ujar Wanda.
Ketua DPRD juga meminta penyelesaian persoalan pembebasan lahan jembatan Jurong dapat dilakukan dengan upaya persuasif serta mengendepankan duduk bersama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik.**
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Delvi Adri |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Rokan Hulu |