ROHUL (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul), bersama KPU dan Bawaslu setempat akhirnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rohul 2024.

Dalam NPHD itu, pemerintah menghibahkan anggaran sebesar Rp57 Miliar lebih untuk kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Penandatanganan NPHD Pilkada Rohul 2024 tersebut ditandatangani langsung Bupati Rokan Hulu H Sukiman, Sabtu (18/11/2023).

Bawaslu Rohul, diwakili Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir, sementara Pihak KPU Rohul diwakili Komisioner KPU Divisi Hukum Azhar Hasibuan dan disaksikan langsung Sekda Rohul Muhamad Zaki.

Dalam NPHD tersebut Pemerintah Menyepakati usulan Anggaran Pilkada di KPU Rohul sebesar Rp41.014.104.000. Sementara Bawaslu Rohul menerima dana Hibah Daerah sebesar Rp16.762.256.800.

Kepala Kesbangpol Rohul Irvandri mengatakan, Persetujuan NPHD Pilkada Rohul sudah melalui tahapan Verivikasi untuk menghindari adanya duplikasi anggaran.

"NPHD Pilkada serentak di Rohul ini sudah melalui Verivikasi dari tim Verivikator," cakap Irvandri, Senin (20/11/2023).

Untuk Anggaran Pilkada Serentak di KPU, Lanjut Irvandri, sudah dialokasikan 40 Persen dari total NPHD di APBD-P 2023. Sementara Bawaslu, pemenuhan anggarannya akan dimaksimalkan di APBD Murni 2024.

"Kalau Bawaslu ada sedikit mis terkait Sharing Budget Pemprov Riau. jadi di APBD Perubahan itu, Anggaran yang di ajukan sudah disesuaikan dengan rancangan awal sharing cost provinsi. Namun ternyata, Bawaslu Rohul tidak menerima Sharing Cost dan Full di tanggung APBD sehingga tidak sampai 40 Persen yang di usulkan di APBD-P 2023 namun kekurangannya akan di penuhi di APBD Murni 2024," ujarnya.

Bupati Rohul H. Sukiman mengatakan penandatanganan NPHD merupakan langkah awal pelaksanaan pilkada tahun 2024. Sukiman berharap dengan sudah adanya kepastian anggaran sehingga pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan aman dan lancar.

"Semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan pemilihan berjalan dengan aman dan lancar," cakap Sukiman.

Minim Anggaran Provinsi

Meski akan digelar bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, namun sayangnya, Pelaksanaan Pilkada Serentak di Rohul, minim anggaran Pemerintah Provinsi Riau.

Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami memastikan, tidak ada sharing budget anggaran pengawasan pilkada serentak dari provinsi. seluruh Anggaran pengawasan Pilkada di Bawaslu Rohul di anggarkan di APBD Rohul.

Sementara di KPU, mengaku Penyelenggaraan Pilkada hanya mendapatkan bantuan honorer PPK dan Pantarlih sekitar Rp3 miliar.**