BANGKINANG (CAKAPLAH) - Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna DPRD Kampar, Rabu (22/11/2023).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat dan sejumlah anggota DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kampar serta sekretaris DPRD Kampar yang telah melakukan proses terhadap Ranperda APBD Kampar Tahun Anggaran 2024, mulai dari memberikan saran, pendapat, masukan, usulan maupun pertimbangan terhadap lebih sempurnanya APBD tahun 2024.

Diantara yang dijawab oleh Pemkab Kampar adalah mengenai turunnya estimasi pendapatan pada RAPBD 2023 yang ditanyakan hampir seluruh fraksi. Seluruh pertanyaan dan saran yang disampaikan kedelapan fraksi di DPRD Kampar dijawab oleh Pemkab Kampar melalui Pj Bupati Kampar. Kedelapan fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi PDIP dan Fraksi PPP.

Ia mengatakan, estimasi pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp2,136 triliun. Jumlah ini turun dari kondisi outlook 2023 sebesar Rp2,633 triliun atau turun sebesar Rp496,8 miliar atau 18,87 persen. Hal ini dikarenakan belum masuknya dana transfer dari pemerintah pusat maupun dana alokasi khusus (DAK).

“Memang ada penurunan akibat dana transfer yang belum dimasukkan dan akan disesuaikan begitu juga terhadap dana desa,” bebernya.

Menurutnya, pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan tugas pemerintah bersama legislatif dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Kampar dimasa yang akan datang.

Pandangan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian bagi Pemkab Kampar untuk kebaikan Kabupaten Kampar terutama terkait dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun terhadap yang menjadi urusan mandatori. Begitu juga terhadap kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.

Berkaitan sejumlah pandangan umum Fraksi Gerindra dan beberapa fraksi terkait optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), menurut Firdaus ini merupakan tulang punggung terhadap kemandirian daerah. “Tentunya kami memiliki komitmen dan optimalisasi dalam meningkatkan PAD Kampar,” ujar Firdaus.

Sementara terhadap pandangan umum Fraksi Golkar yang memandang kondisi keuangan dan pedapatan daerah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, begitu juga jaminan layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), bahwa Pemkab Kampar telah terjangkau terhadap persentase UHC. Mengenai usulan peningkatan pendapatan tenaga harian lepas (THL), pada prinsipnya Pemkab sangat setuju dengan mengukur tingkat kehadirannya. Selanjutnya mengenai pemerataan penyebaran guru, upaya mendefenitifkan kepala sekolah berdasarkan mekanisme ini juga akan menjadi perhatian Pemkab Kampar.

Adanya usulan permintaan kenaikan insentif guru PDTA atau mengembalikan insentif guru PDTA menjadi Rp 500 ribu/bulan dan dibayar penuh selama 12 bulan, pihaknya akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Anggaran lain yang juga perlu menjadi prioritas adalah untuk pelaksanaan pemilihan umum, baik untuk KPU Kampar maupun Bawaslu serta pihak keamanan TNI dan Polri. Pemkab juga akan memberi perhatian untuk penerangan jalan umum, khususnya di ibukota Kabupaten Kampar.

Sementara terkait dengan penertiban mobil dinas, Pemkab Kampar berkomitmen terhadap penertibannya. Begitu juga terhadap infrastruktur di daerah sulit, akan tetap menjadi perhatian Pemkab Kampar, namun ini akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Ini dapat dilakukan dengan solusi melalui DBH perkebunan sawit semoga permaslahan jalan dapat diatasi,” cakap Firdaus.

Sementara untuk penanggulangan kebakaran hutan, Pemkab Kampar telah menambah armada Damkar pada tahun 2022 yang lalu, namun karena luasnya wilayah Kampar tetap belum memadai. Sementara terkait dengan pelayanan kependudukan agar ada di seluruh kecamatan, Pemkab telah melakukan perekaman di kecamatan maupun dengan turun langsung ke kecamatan.

Sementara atas pandangan Fraksi PKS yang juga menilai penurunan PAD, Pemkab Kampar setuju untuk mengintensifkan komunikasi dengan Pemprov Riau dalam penerimaan bagi hasil Pemprov Riau.

Pemkab Kampar juga berkomitmen membenahi fasilitas di sekolah, pemutihan iuran BPJS dan memperjuangkan tenaga honorer yang masuk data base agar diterima menjadi PPPK.

Berkaitan usulan pembangunan Al-Quran Center, menurut Pj Bupati, hal itu sebagian telah dilakukan. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan disesuaikan dengan kondisi keuangan Kampar.

Terhadap pandangan umum Fraksi PAN, Fraksi PPP Fraksi, Fraksi Nasdem dan Fraksi PDIP yang juga menyampaikan pandangan terhadap PAD, isu strategis nasional inflasi, stunting, UHC, urusan mandatori, peningkatan layanan RSUD, mutu pendidikan, pemekaran desa dan pengawasan pemerintah desa serta aspirasi yang belum tertampung akan diperhatikan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dalam kesempatan ini menyampaikan, jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan pada proses berikutnya hingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024.