PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, mengingatkan jajaran Korps Adyaksa untuk netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bagi yang ikut terlibat politik praktis akan ditindak tegas.
Hal itu disampaikan Jaksa Agung saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Selasa (5/12/2023). Di hari pertama, Jaksa Agung mengunjungi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Siak dan Pekanbaru.
"Di tahun politik ini, saya harapkan tidak ada ikut-ikutan melakukan politik praktis. Saya akan tindak tegas karena kita adalah bagian dari yang menyukseskan penyelenggaraan Pemilu damai tahun 2024," ujar Jaksa Agung.
Jaksa Agung meminta agar jajaran kejaksaan mengefektifkan Gakkumdu, dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder penyelenggaran Pemilu. Hal itu untuk mengatasi adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dalam pelaksanaan pemilu damai.
"Lakukan pertemuan-pertemuan para tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan agama, sehingga kita dapat mendeteksi dini segala kemungkinan yang terjadi di daerah. Penyelenggaraan pemilu damai, aman, jujur dan adil adalah bagian dari tenggang jawab kita bersama khususnya insan Adhyaksa dimanapun berada,” tutur Jaksa Agung.
Dalam kunjungan ini, Jaksa Agung didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Asisten Khusus Jaksa Agung (Asus) dan Asisten Umum Jaksa Agung (Asum) serta Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas. Kunjungan kerja dalam rangka silaturahmi dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja satuan kerja daerah.
Jaksa Agung meninjau sarana prasarana di ketiga Kejari di Riau terutama sarana penunjang operasional di satuan kerja masing-masing, seperti tempat penyimpanan barang bukti, Mobil tahanan, mobil pengantar tahanan dan sekaligus memonitor administrasi penanganan perkara.
“Kedatangan saya ke sini tidak hanya memotivasi kalian yang di daerah tetapi memastikan pekerjaan kalian sesuai dengan administrasi perkara baik itu Datun, Pidum, Pidsus dan Intelijen semua harus rapi. Kalau bisa dibuatkan digitalisasinya, sehingga mudah diakses, tanpa harus datang di Kejaksaan setempat,” jelas Jaksa Agung.
Jaksa Agung juga meminta gambaran perkara yang menonjol di wilayah hukum masing-masing sehingga dapat dijadikan referensi untuk program penyuluhan hukum. Ia juga mendorong penanganan perkara korupsi di daerah untuk menjadi perhatian dan prioritas sehingga pelayanan publik dan kepentingan masyarakat tidak terganggu.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, Jaksa Agung akan berada di Riau selama tiga hari. "Kunjungan kerja sampai Kamis (7/12/2023)," kata Ketut.
Ketut mengatakan, di Riau, Jaksa Agung akan mengunjungi sejumlah Kejari saja. "Hanya beberapa Kejari dan Kejati (Riau) saja," ucap Ketut.
Pada hari pertama kunjungannya, Jaksa Agung berkesempatan mengunjungi setiap bidang kerja di Kejari Pelalawan. Jaksa Agung juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajarannya dalam pelaksanaan kerja.
Asisten Intelijen Kejati Riau, Marcos Marudut Mangapul Simaremare mengatakan, Jaksa Agung melihat sejumlah fasilitas pelayanan di Kejari Pelalawan. "Lihat-lihat sarana, fasilitas yang ada di masing-masing bidang kerja. Seperti ruang IT, cek apakah rutin input data perkara," ujar Marcos.
Tidak lupa, Jaksa Agung juga mengecek pengelolaan barang bukti perkara di Kejari Pelalawan. "Jaksa Agung meminta agar barang bukti yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) agar segera dilelang," kata Marcos.
Setelah mengecek fasilitas pelayanan di Kejari Pelalawan, Jaksa Agung juga berdiskusi dengan para pegawai. Mulai dari penanganan perkara, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
"Jaksa Agung berdiskusi tentang perkara-perkara yang menonjol, dan bagaimana cara penanganannya. Jaksa Agung memotivasi jajaran agar bekerja dengan baik dan menjaga citra kejaksaan," tutur Marcos.
Dari Pelalawan, Jaksa Agung beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kejari Siak. "Setelah dari Pelalawan, Pak Jaksa Agung lanjut Siak," ungkap Marcos.
Marcos kembali menegaskan, bahwa kedatangan Jaksa Agung ini merupakan kunjungan kerja rutin. Tidak hanya di Riau, kunjungan juga sudah dilakukan ke sejumlah provinsi lain. "Untuk Riau, baru sekarang," pungkas Marcos.**