(CAKAPLAH) - Para tokoh masyarakat di dua distrik di Mimika, Papua Tengah meminta tak ada pengawalan aparat keamanan TNI/Polri saat pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Dua distrik tersebut yaitu Alama dan Hoeya, yang berada di wilayah pedalaman Mimika. Kedua distrik ini masuk kategori wilayah rawan karena menjadi basis kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Ketua KPU Mimika Dete Abugau mengatakan, para tokoh di dua distrik tersebut meminta aparat keamanan TNI/Polri tidak masuk mengawal pelaksanaan pemilu di sana dengan alasan keamanan.
"Kalau untuk wilayah lain (di pedalaman) tetap ada pengamanan. Khusus untuk Alama dan Hoeya itu tidak dikawal aparat, masyarakat yang kawal atas kesepakatan para tokoh," kata Abugau di Timika, Sabtu (10/2/2024).
Abugau tidak memaparkan alasan pertimbangan keamanan dimaksud. Namun, dia mengakui memang ada pertimbangan keamanan sehingga seluruh TPS dipusatkan di distrik.
"Dengan berbagai macam pertimbangan, kita ambil jalan tengah. Kita harapkan 14 Februari pemilu dapat berlangsung aman," kata Abugau.
Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra membenarkan pihaknya telah menerima tembusan surat dari para tokoh Alama dan Hoeya, yang meminta agar aparat tidak masuk mengawal pemilu.
"Itu permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat di situ dan memang ada surat yang ditembusi ke kami. Dua wilayah itu, Alama sama Hoeya," jelasnya.**