(CAKAPLAH) - Kisruh antara Catalonia dan Spanyol makin gaduh ketika sejumlah pemimpin separatis, pada Rabu (25/10/2017) menantang anggota senat di Madrid untuk memberi tenggat waktu pengakuan kemerdekaan mereka dalam dua hari.

Aktivis yang pro-kemerdekaan berkumpul di jalanan Barcelona, dan mengundang Presiden pemerintahan Catalonia, Carles Puigdemont untuk datang dan berdiskusi terkait ancaman perpisahan secara pihak Catalan.

Puigdemont dikabarkan sedang mempertimbangkan dua respons: deklarasi kemerdekan secara sepihak, atau menggelar pemilihan umum sela untuk parlemen Catalan yang baru.

Tim Puigdemont juga mempersoalkan pernyataan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, yang pada Rabu menegaskan Pasal 155 konstitusi Spanyol, akan rencana kendali regional yang memberontak, menjadi 'satu-satunya respons akan tekanan kemerdekaan Catalonia.'

Pemerintah pusat, seperti diungkap sumber dekat Puigdemont, "telah mengumumkan bahwa akan mengimplementasikan Pasal 155 apapun yang terjadi."

Lewat akun instagramnya, Puigdemont mengatakan pada Rabu: "Kami tidak akan membuang waktu untuk orang yang telah memutuskan menghancurkan pemerintahan. kami akan terus berjuang!," dengan tagar #CatalanRepublic.

Media Spanyol mengungkapkan Puigdemont menggelar pertemuan kabinet darurat pada Rabu malam.

Krisis politik terburuk di Spanyol dalam satu dekade terakhir ini makin menjadi ketika mayoritas suara 'Ya' pada referendum 1 Oktober lalu akan kemerdekaan untuk kawasan semi-otonom tersebut. Catalonia merupakan 16 persen dari jumlah populasi Spanyol, dan 20 persen penyumbang ekonomi negara.

Kawasan itu terdiri dari 7,5 juta orang yang menjaga bahasa dan budaya asli, serta keinginan untuk otonomi.

Hanya sisa dua hari sebelum senat, di mana Partai Populer Rajoy memegang mayoritas, menyetujui tekanan Puigdemont dan eksekutifnya.
Parlemen Catalan sendiri dijadwalkan akan menggelar pertemuan pada Kamis siang untuk membuat formula tanggapan.

Ada kekhawatiran 135 anggota parlemen, yang mana mayoritas pro-kemerdekaan, akan memberi suara Catalonia berpisah dari Spanyol, langkah yang tidak diinginkan oleh Madrid.

Sementara, dorongan akan pemilihan umum, di sisi lain, dianggap sebagai langkah yang akan diambil Madrid setidaknya untuk sementara waktu.

Namun, seiring dengan tekanan yang terus meningkat, kisruh antara kelompok separatis pun juga terjadi. Beberapa anggota eksekutif Puigdemont memilih pemilu daripada pemberontakan dalam sebuah pertemuan pada Selasa, menurut sumber yang dekat dengan pimpinan Catalan pada AFP. Sementara kelompok lainnya, lebih setuju kemerdekaan penuh.

Sejumlah masyarakat juga berkumpul di jalanan, dan gedung eksekutif Catalan, pada Rabu malam mendorong kemerdekaan republik Catalan.

Di luar itu, kelompok masyarakat ada juga yang melakukan protes dan mendesak kemerdekaan sekarang, tanpa pemilu.

"Kami inginkan sebuah republik, kami tak ingin berada di bawah pemerintahan Spanyol, dan pemimpin yang diktator," ungkap Jaime Planaz, pensiunan berusia 66 tahun pada AFP.

Jaime Arasa, pengacara 26 tahun juga menyuarakan dkungannya pada kemerdekaan penuh.

Sementara, aksi demo anti-kemerdekaan dikabarkan akan berlangsung di Barcelona, pada Minggu mendatang.

Apapun yang terjadi, para pengamat menyampaikan keprihatinannya pada Spanyol, diantaranya karena makin menurunnya jumlah turis atau wisatawan ke negara itu, sejak kisruh terjadi. Selain itu, ribuan perusahaan telah memindahkan kantor pusat mereka dari Catalonia sejak referendum.

Alfred de Zayas, pakar demokrasi mendorong pemerintah Spanyol untuk mau melakukan negosiasi dengan Catalonia.