Ilustrasi/int
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Riau membuat Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Karmila Sari, heran. Pasalnya, berdasarkan hasil komunikasinya dengan Pertamina, tidak ada pengurangan kuota dari yang sudah ada.
"Pertamina menyampaikan bahwa penyaluran tetap sesuai kuota. Ini yang membuat kita heran kenapa masyarakat tetap sulit mendapatkan gas bersubsidi tersebut?" cakap Karmila, Selasa (19/12/2017).
Politisi Partai Golkar itu menduga bahwa kelangkaan yang terjadi ini disebabkan karena penyaluran yang tidak tepat sasaran. Karena dijual bebas, banyak orang yang tergolong mampu membelinya dalam jumlah besar. Akibatnya, masyarakat kecil menjadi kesulitan mendapatkannya.
"Kita lihat, yang paling berperan di dalam penyaluran ini adalah Pemda melalui Dinas Perdagangan dan pengkalan gas elpiji," ujar Karmila.
Untuk itu, Karmila menekankan agar pengawasan terhadap pangkalan elpiji 3 kilogram bisa diperketat. Karena itu ia mensinyalir beberapa pangkalan ada yang berlaku curang demi keuntungannya pribadi.
"Kita minta ada peninjauan ulang terhadap pangkalan yang ada. Jika terbukti tidak sesuai prosedur, cabut saja izinnya," ujarnya.
"Jangan biarkan ada yang bermain mata dalam kejadian kelangkaan ini," tambah Karmila.
Dengan adanya sikap tegas ini, Karmila yakin penyaluran gas elpiji akan lebih baik. Karena pencabutan izin akan menyebabkan kerugian secara ekonomi. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh pengusaha.
"Penggunaan KK juga bisa diberlakukan kembali seperti dulu. Sehingga yang menerima benar-benar tepat sasaran," tegas Karmila.
Penulis | : | Abdul Latif |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |