Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Riau, langsung mempersiapkan rumusan pengisian 38 jabatan Tinggi Pratama.
Saat ini BKPPD sedang mempersiapan rumusan pengisian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Nah, saat ini tim tengah mempersiapkan rumusan. Setelah ?itu baru diketahui berapa kebutuhan jabatan, yang harus dipersiapkan di OPD baru, dan berapa jabatan yang mengalami pengurangan," ujar Kepala BKPPD Riau, Asrizal.
Dijelaskan Asrizal, untuk pejabat yang akan mengisi jabatan barunya nanti ditentukan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai Sekdaprov, sesuai dengan OPD yang baru yang berjumlah 38 SKPD dari jumlah lama 43 SKPD.
"Berapa orang nanti yang tidak mendapatkan jabatan itu belum bisa dipastikan. Karena kan masih ada lagi bilik yang lain dari 38 OPD yang ada. Kita tunggu saja," tambahnya.
Selain mempersiapkan posisi pejabat tinggi pratama, BKP2D juga telah melakukan asessment terhadap pejabat eselon III dan IV yang jumlahnya 1.153 pegawai.
"Kita juga telah melakukan asessment khususnya untuk ?pejabat eselon tiga dan empat, sebagai langkah untuk pengisian jabatan sesuai OPD yang baru," tambahnya.
Berikut 38 OPD baru yang telah disahkan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Riau, Inspektorat Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dimas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Pedagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan sumber daya mineral, Satuan Polisi Pamong Praja.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Penghubung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.(ck4)
Penulis | : | Bhimo |
Kategori | : | Politik |