Sabtu, 05 Desember 2020

Breaking News

  • PAN Tolak Rencana Gubernur Riau Ngutang untuk Infrastruktur   ●   
  • Walikota Minta Dinas PUPR Gesa Pengerjaan Komplek Perkantoran Tenayan Raya   ●   
  • KUA-PPAS APBD Provinsi Riau 2021 Disepakati Rp9,032 Triliun   ●   
  • KUA-PPAS APBD Provinsi Riau 2021 Disepakati Rp9,032 Triliun   ●   
  • Terdampak Covid-19, Realisasi Retribusi KIR di Pekanbaru Menurun   ●   
  • BEM UIR Siap Kawal Kedatangan Habib Rizieq ke Riau   ●   
  • Pemko Pekanbaru Ingatkan Pelaku Usaha Tetap Patuhi Protokol Kesehatan   ●   
  • Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo Wafat   ●   
  • Sekolah Tatap Muka di Pekanbaru akan Dimulai Awal 2021   ●   
  • DPR Sebut 5 Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Akibat Karhutla
Yamaha 1 Desember 2020

Dewan Minta Pajak Partalite Nol Persen, Pemprov Riau Sebut Tak Mungkin Diterapkan
Rabu, 21 Maret 2018 19:29 WIB
Dewan Minta Pajak Partalite Nol Persen, Pemprov Riau Sebut Tak Mungkin Diterapkan
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Suhardiman Amby belum lama ini meminta agar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Partalite ditetapkan nol persen.


Suhardiman mengatakan kalau pajak partalite bisa jadi nol persen, maka asumsinya harga jual pertalite dapat terjangkau masyarakat.

Lantas bagaimana sikap dan persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kalau pajak nol persen tersebut terjadi. Pasalnya dengan pajak 0 persen mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemprov Riau maupun kabupaten dan kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Wan Thamrin Hasyim saat dikonfirmasi CAKAPLAH.com, Rabu (21/3/2018) di ruang kerjanya mengatakan, Pemprov Riau sudah mengusulkan revisi pajak PBBKB Partalite 10 persen sejak Januari lalu.

"Sekarang bolanya ada di Dewan. Jadi silahkan Dewan yang memutuskan. Terserah berapa besaran pajak yang akan ditetapkan, walaupun itu nol persen. Tak masalah, kita terima," kata Wan Thamrin.

Namun Wan Thamrin mengingatkan, bahwa pajak partalite itu dibagi untuk kabupaten dan kota. Dimana 70 persen dari pajak itu kembali ke daerah dan 30 persen Pemprov Riau.

"Perlu diingat. Kalau pajak partalite nol persen yang kasihan ke daerah, karena imbasnya tidak ada lagi PAD yang diterima kabupaten/kota. Maka terjadilah rasionalisasi anggaran dana sebagainya," terangnya.

Meski demikian, mantan Bupati Rokan Hilir ini mengharapkan agar revisi pajak partalite yang sedang dibahas DPRD Riau jangan sampai nol persen.

"Tapi kita harap jangan sampai nol persen. Paling tidak entah itu 5 persen atau 6 persen, jadi ada pendapatan yang diterima tingkat dua (daerah)," harapnya didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putra Yana.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Riau Indra Putra Yana menegaskan, tidak ada Istilahnya pajak itu nol persen. Sebab kalau nol persen bukan pajak namanya itu.

"Berarti tidak ada pajak. Kalau nol persen maka tidak perlu ada undang-undang pajak atau perda pajak. Karena tidak perlu ada yang diatur lagi," ujarnya.

Sebab menurutnya yang namanya pajak itu pasti ada persen. Kalau memang nol persen berarti tidak ada lagi penerimaan pendapatan di sektor itu.

Sekda: Tidak Mungkin Diterapkan

Sementara itu hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menyatakan kalau pajak partalite nol persen itu tidak mungkin diterapkan. Karena dalam aturan undang-undangnya hanya boleh 5-10 persen.

"Kalau pajak partalite kita buat nol persen secara undang-undang tidak sesuai. Tentu itu melanggar ketentuan yang ada. Tapi semua tergantung kawan-kawan (DPRD,red)," katanya.

Namun pihaknya berharap pembahasan revisi PBBKB di DPRD harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Sebab kalau mengikuti undang-undang otomatis tidak ada aturan yang dilanggar.

Revisi penurunan pajak partalite dari sebelumnya 10 persen, sebut Ahmad Hijazi, tentunya nanti akan berdampak terhadap penerimaan bagi kabupaten/kota dan Pemprov Riau sendiri.

"Bagi kita (Pemprov) mungkin tidak terlalu, karena hanya 30 persen. Tapi bagi daerah yang mendapat bagian 70 persen ini cukup berdampak besar, pasti ada pengaruh dari segi pendapatan," ujarnya.

Untuk antisipasi rasionalisasi pendapatan pajak partalite, Ahmad Hijazi meminta OPD terkait untuk mengoptimalkan potensi lainnya seperti pajak air permukaan, pajak alat berat dan sebagainya.

"Yang berpotensi pendapatan harus dioptimalkan. Karena kita sudah memutuskan untuk mengikuti aspirasi rakyat menurunkan pajak partalite, yang konsekuensi penurunan pendapatan," paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Ahmad Hijazi, Pemprov Riau perlu mencari alternatif untuk mengoptimalkan pendapatan. Paling tidak alterntif itu bisa sebagai pengganti akibat penurunan dari pajak partalite.

"Karena dalam konteks pendapatan tidak ada yang lebih baik selain ikhtiar untuk meningkatkan pendapatan. Semua potensi wajib pajak harus dioptimalkan. Kita akan kejar itu," tegasnya.

Disamping itu, Ahmad Hijazi menegaskan untuk sisi belanja juga perlu dioptimalkan. Sedangkan untuk pendapatan harus melakukan maksimalisasi.

"Itu formula yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Karena dalam dua tahun lalu ada pergeseran, dimana sebelumnya kita kesulitan untuk membelanjakan anggaran. Tapi sekarang tidak ada masalah dengan belanja, justru kita kesulitan di pendapatan," tandasnya.
Penulis : Amin
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Pemerintahan, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Jum'at, 03 Mei 2019 21:10 WIB
Stok BBM di Riau Aman Sampai Lebaran
Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 30 Oktober 2020
Ini 342 Nama Peserta Lulus CPNS 2019 Kota Pekanbaru, Lihat Linknya di Sini
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 04 Desember 2020
Pemprov Riau Pastikan Ruang Isolasi Tersedia untuk Pasien Covid-19
Jumat, 04 Desember 2020
Belum Punya MPP, Kabupaten Pasaman Cari Informasi ke Kota Pekanbaru
Jumat, 04 Desember 2020
Cegah Dini Karhutla, Polsek Pangkalan Kuras Gencar Sosialisasi Maklumat Kapolda Riau
Jumat, 04 Desember 2020
Minimalisir Penyebaran Covid-19, Polsubsektor Pelalawan Rutinkan Gelar Operasi Yustisi

Serantau lainnya ...
Senin, 09 November 2020
KD Tea & Coffee House, Tempat Ngeteh Asik di Pekanbaru
Rabu, 23 September 2020
Strategi Mengelola Pinjaman Online Saat Pandemi Corona
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu
Sabtu, 15 Agustus 2020
Optimalkan Portofilio Hilir, PGN Kejar Pengembangan Bisnis Global LNG

Advertorial lainnya ...
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren
Rabu, 16 September 2020
Yuk Mengenal Langkah-langkah Perawatan Gigi Anak-anak
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Selasa, 01 Desember 2020
Terapkan Protokol Kesehatan Ketat, Unilak Gelar Wisuda Drive Thru
Rabu, 25 November 2020
Yudisium XI, Direktur Pascasarjana Unilak Beri Penghargaan ke Pemuncak
Rabu, 25 November 2020
Tingkatkan Kompetensi, 80 Mahasiswa Penerima Bidik Misi Ikuti Pembinaan Mutu Akademik
Kamis, 05 November 2020
UIR Wisuda 1.495 Mahasiswa Secara Daring, Lusi Eka Raih IPK Pemuncak 3,92

Kampus lainnya ...

Dapo Kanisya September 2020
Terpopuler

05

Selasa, 01 Desember 2020 11:21 WIB
Gubernur Riau Syamsuar Positif Covid-19
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Foto
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Kamis, 26 November 2020
Ustaz Abdul Somad Launching "SPBU" Bersama YTWU
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www