PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Senin (5/9/2022) yang diikuti oleh Gubernur Riau, dan Forkompimda Riau, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan ada beberapa kunci solusi pengendalian inflasi pasca naiknya harga BBM.

Kunci utama, kata Tito, isu pengendalian inflasi harus dijadikan prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat pananganan pandemi Covid-19.

"Yang juga penting, adalah komunikasi publik pejabat, baik gubernur dan jajarannya. Jangan membuat masyarakat panik, upayakan masyarakat agar tetap tenang. Jangan mengeluarkan statemen yang membuat panic buying di masyarakat contohnya," kata Tito.

Selanjutnya, daerah, kata Tito harus mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tim diminta bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas.

Kemudian, daerah juga diminta mengaktifkan Satgas Pangan. Satgas Pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah.

"Selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply distribusi)," cakapnya lagi.

Tak hanya itu, Mendagri mengatakan, BBM subsidi harus diperuntukkan tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.

"Subsidi tepat sasaran yang dimaksud, karena selama ini 60 persen dari Rp502 triliun subsidi tidak tepat sasaran. Perlu pengawasan oleh pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum," cakapnya lagi.

Kemudian, Pemda bisa melaksanakan gerakan penghematan energi. Dan diminta mengimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi, seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, matikan AC apabila tidak perlu.

"Yang tak kalah penting, adalah gerakan tanam pangan cepat panen. Gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang di sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK dan Bhabinkamtibmas di daerah," ulasnya.

Lebih jauh, adalah melaksanakan kerjasama antar daerah. Karena, belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis.

"Setiap komoditas bisa dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari aerah yang surplus," cakapnya lagi

Selanjutnya, mengintensifkan jaring pengaman sosial, mulai dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Anggaran Bantuan Sosial (Bansos), Anggaran Desa, Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Sosial (Bansos) Pusat.

"Dan yang terakhir, BPS dan BI Provinsi mengumumkan angka inflasi kabupaten kota, sehingga terukur kerjanya, dan dijadikan sebagai evakuasi," tukasnya.***