PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyampaikan hasil kajiannya terhadap anggaran penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
Penyampaian hasil kajian ini dilakukan di Coffee Toffee bersama Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) pada Jumat (2/3/2018).
Disampaikan Kepala Bidang Riset dan Advokat Fitra Riau, Tarmizi bahwa anggaran penanganan karhutla di Riau tahun 2018 ini sangat minim dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun ini alokasi anggaran untuk karhutla dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Riau hanya sebesar Rp6,8 miliar. Sementara tahun 2017 lalu anggarannya mencapai Rp29,3 miliar.
"Terjadi penurunan alokasi anggaran sebesar Rp77 persen," sebut Tarmizi.
Tarmizi mengatakan minimnya anggaran ini akan berdampak pada kinerja pengendalian karhutla. Karena untuk menangani karhutla, ada banyak aspek yang dilakukan. Mulai dari pencegahan, penanggulangan, pemulihan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan aspek lainnya.
"Saat ini penanganan karhutla menjadi tanggungjawab Provinsi. Untuk itu harus ada upaya serius salah satunya lewat alokasi anggaran di APBD Riau," sebut Tarmizi.
Selain itu, koordinasi Pemprov Riau dengan perusahaan dan Pusat juga mesti ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar nantinya alokasi anggaran dana maupun alat dari mereka tidak saling tumpang tindih.
"Jadi tidak ada program yang double. Harus saling melengkapi," ujar Tarmizi.
Penulis | : | Abdul Latif |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Lingkungan, Riau |