TELUKKUANTAN (CAKAPLAH) - Wakil Bupati Kuansing, H Halim, kembali meninjau standar pelayanan publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Selasa (24/4/2018).

Kali ini, Wabup melakukan peninjauan di tiga OPD, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Telukkuantan, Dinas Kesehatan serta Dinas Perhubungan.

Ketiga OPD ini termasuk dari delapan OPD yang akan dinilai oleh pihak ombudsman standar pelayanan publiknya. Dan ketiga OPD ini sengaja ditinjau oleh Wabup karena sewaktu peninjauan sebelumnya baik oleh Bupati Mursini maupun oleh Wabup Halim sendiri, standar pelayanan publiknya masih di luar zona hijau.

"Alhamdulillah sewaktu peninjauan tadi hasilnya sudah mulai baik. Saya berharap dapat lebih ditingkatkan," ujar Wabup Halim.

Halim mengakui bahwa memang ada item penilaian pada Dinas Perhubungan yang belum terpenuhi yaitu masalah izin trayek. Hanya saja, OPD ini memberi alasan bahwa hal itu disebabkan karena tidak ada lagi sekarang orang mengurus izin trayek tersebut.

"Kendati demikian, jika memang item penilaian standar pelayanan publik yang ada pada Dinas Perhubungan tersebut ada memasukkan poin izin trayek, ya mestinya harus dipenuhi," ujar Halim.

Ikut mendampingi Wabup Halim dalam peninjauan ini antara lain Asisten III DR Agus Mandar SSos MSi, Kabag Humas dan Protokoler Drs Muradi MSi, serta Kabag Ortal Yunita Tresia SH MH.

Sementara itu Kabag Ortal Yunita Tresia SH MH menambahkan, semestinya apa saja yang menjadi item penilaian standar pelayanan publik yang sudah ditetapkan di delapan OPD tersebut harus dipenuhi. Sebab, nilai yang diberikan penilaian kepada kabupaten itu adalah kolektif.

"Dari delapan OPD ini, kendati nantinya tujuh OPD nilainya baik atau berada di zona hijau, namun ada satu OPD nilainya berada di zona kuning apa lagi merah, maka kita sudah gagal dalam mendapatkan standar pelayanan publik yang baik. Karena itu kita mengharapkan kesungguhan seluruh OPD untuk memenuhi standar pelayanan publik yang menjadi penilaian," tambah Yunita.