JAKARTA (CAKAPLAH) - Pemerintah harus transparan dalam memutuskan siapa yang akan mengelola Blok Rokan sebagai ladang minyak terbesar di Asia Tenggara, mengingat kontraktor eksisting PT Chevron akan habis kontraknya pada tahun 2021 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi. S.Sos., M.E kepada CAKAPLAH.COM, Ahad (1/7/2018).

Diperkirakan pada Juli 2018 ini Pemerintah akan mengumumkan keputusan tentang pengelolaan Blok Minyak Rokan sebagai blok dengan produksi minyak sekitar 210.280 barel per hari pada kuartal I tahun 2018, bahkan pernah menembus 1 juta barel per hari. Meski blok minyak yang sudah tua, namun cadangan minyak masih sangat tinggi dan prospektif untuk ditingkatkan kedepan.

Saat ini proses permohonan perpanjangan kontrak oleh PT Chevron tengah berlangsung dan Kementerian ESDM melakukan evaluasi atas permohonan tersebut.
Di dalam Permen ESDM No. 23 tahun 2018 mengatur tentang pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya,  diatur soal tata cara permohonan pengelolaan yang antara lain disebutkan permohonan perpanjangan kontrak kerjasama disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak kerjasama berakhir.

Bersamaan dengan itu kontraktor juga harus menyampaikan data pendukung, terkait rencana baik teknis, ekonomis dan strategis lainnya.

"Meski kontraktor eksisting mendapat prioritas, namun publik berhak tahu apa penawaran terbaik bagi negara yang dijadikan pertimbangan kementerian ESDM dalam memperpanjang kontrak. Termasuk membuka informasi terkait skema yang akan di gunakan  dan apa kelemahan skema  bagi hasil yang selama ini diterapkan," kata Cecep Suryadi.

Dikatakan mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau tersebut, sesuai pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukan informasi publik, setiap badan publik, dalam hal ini Kementerian ESDM RI, wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.  

"Dalam menentukan keputusan kontrak pengelolaan blok minyak Rokan, maka Kementerian ESDM harus memberikan informasi publik terkait dasar pertimbangan dari Keputusan tentang  Kontrak Pengelolaan Blok Rokan yang memuat antara lain pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan keamanan negara," jelasnya.

Menurut Cecep, publik berhak tahu dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan strategis ini. Termasuk mengetahui dan menilai seberapa besar komitmen kontraktor pengelola blok-blok minyak raksasa di Indonesia dalam mengutamakan kebutuhan minyak dalam negeri. Mengingat harga minyak kedepan akan terus meninggi.

Sementara bagi publik atau badan usaha di daerah blok tersebut juga perlu terlibat didalam participating interest karena ini adalah aset dengan kompleksitas yang sangat tinggi.