(CAKAPLAH) – Sejumlah menteri Kabinet Kerja masuk menjadi tim pemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang maju di Pemilihan Presiden 2019. Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Alhabsy menyebut masyarakat yang akan menilai sisi etisnya nanti.
"Nanti rakyat yang akan menilai, mana yang lebih banyak menggunakan fasilitas negara dan mana yang tidak. Nanti, rakyat yang akan menilai," kata Aboe Bakar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Agustus 2018.
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, menteri rapat-rapat di Istana Presiden bukan sesuatu yang baru, termasuk di jelang pendaftaran Pilpres. Sehingga, dia menegaskan, etika soal itu pasti akan menjadi bahan penilaian masyarakat.
"Sebenarnya, dari persiapan saja para kabinet sudah ikut rapat-rapat di istana kok. Jadi, kalau kita mau mengecam harusnya mengecam dari awal," ujar dia.
Aboe Bakar menilai, ke depan harus ada aturan yang lebih tegas lagi ke sisi petahana. Hal itu, karena petahana banyak diuntungkan dalam gelaran seperti Pilpres.
"UU Pemilu harus lebih strict lagi nanti khususnya di wilayah petahana. Sekarang kan, kita sudahstrict dalam Pileg, melelahkan, syarat-syarat dan lain sebagainya. Mungkin, ini jadi pembelajaran agar selanjutnya mmeberikan perubahan UU Pemilu lebih baik lagi," kata Aboe Bakar.
Sebelumnya diberitakan, setidaknya ada lima menteri Kabinet Kerja yang masuk menjadi tim pemenang Jokowi untuk 2019 mendatang, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, Sri Mulyani kemudian disebut-sebut batal masuk tim itu.
"Tidak masuk, diminta untuk fokus pada tugas negara terkait pengelolaan APBN dan keuangan negara," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti.