JAKARTA (CAKAPLAH) - Forum Rektor Indonesia menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini sedang disosialisasikan di beberapa kampus oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Asep Saifuddin, mengatakan revisi UU KPK belum mendesak. Menurutnya, hal itu justru akan melemahkan wewenang KPK dalam memberantas korupsi.

"Teman-teman KPK harus istiqomah, terus berjalan di rel yang benar. Tidak perlu takut dengan revisi. Saat ini kinerja KPK sudah baik jadi tidak perlu ada revisi terhadap UU KPK ini," ujar Asep di gedung KPK.

Asep mengatakan, Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Anti-Korupsi akan meneruskan aspirasi ke pemerintah dan DPR. Asep berharap pimpinan kampus juga mendukung hal tersebut.

"Tentunya pernyataan kami sudah jelas menolak sosialisasi UU KPK. Yang kami lakukan tidak hanya di sini. Kami akan ke pemerintah pun DPR untuk menyampaikan aspirasi," ujarnya.

Asep juga memberi contoh dugaan kasus e-KTP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang sedang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Terungkapnya dugaan korupsi tersebut, kata Asep adalah salah satu bentuk kinerja KPK yang sudah membaik.

“Kami ungkapkan bentuk dukungan kami kepada KPK untuk meneruskan pekerjaannya dalam memberantas korupsi, terutama kasus korupsi yang sedang berjalan saat ini, kasus e-KTP,” kata Asep.

Selain itu, salah satu guru besar yang ikut hadir, Sulistiyowati, menyebut gerakan para akademisi sebagai wujud gerakan moral. Sulis mengatakan, tak semestinya anggaran dana e-KTP disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

"Identitas hukum, KTP, akte lahir, dan lain-lain adalah kunci pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapat kesejahteraan yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat, dan akses terhadap bantuan hukum," ujar Sulis.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif, menyambut dukungan kedua lembaga tersebut yang turut menyuarakan penolakan revisi UU KPK.

"KPK berterima kasih sudah dikunjungi. Tadi kami diskusi banyak, salah satunya berhubungan dengan kasus yang ditangani KPK. Forum Rektor Indonesia dan Forum Guru Besar Antikorupi mendukung KPK sepenuhnya," ujar Laode.

Dalam jumpa pers tersebut, Asep memberikan lentera dan poster tolak revisi UU KPK sebagai simbol dukungan terhadap KPK.