Plt Kepala Dispenda Riau, Masperi, mengakui tidak tercapainya target pada tahun 2016 ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan perusahaan untuk membayar pajak kendaraan, biaya balek nama kendaraan dan biaya retribusi.
"Setelah dilakukan penghitungan PAD dari penerimaan pajak hanya mencapai 75 persen. Dan target kita untuk tahun ini tidak tercapai. Masih banyak pemilik kendaraan yang belum membayarkan pajaknya," ujar Masperi.
Dijelaskan Masperi, yang juga Assisten II Setdaprov Riau ini, pendapatan yang paling banyak menghasilkan PAD dari Rp2,3 Triliun tersebut berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang mencapai 99,2 persen.
Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor (BBNKB) 64 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPNKB) 75 persen. Pajak air permukaan 70 persen, dan dari pajak retribusi masih rendah.
"Kalau untuk pajak kendaran baru memang sulit sekarang. Karena tidak banyak masyarakat yang membeli mobil baru, makanya rendah. Yang tinggi itu hanya dari PKB saja, apalagi adanya pemotongan denda yang kita lakukan pada tahun ini," jelasnya.
Untuk PKB setelah dilakukan pendataan, dari 2 juta pemilik kendaraan yang ada di Riau. Tercatat hanya 1,3 juta orang saja yang aktif. Sedangkan yang taat pajak mencapai 1,7 juta. "Inilah yang kita kejar sisanya agar masyarakat bisa tetap taat membayar pajak," tegas Masperi.
Untuk meningkatkan PAD pada tahun 2017 mendatang, pihaknya telah melakukan beberapa program agar capaian target di tahun depan bisa tercapai. Salah satunya dengan meningkatkan kinerja dari pegawai yang ada di Dispenda. Termasuk menggarap sisa wajib pajak yang belum aktif ditahun 2016 ini.
"Nanti di UPT masing-masing akan diberikan target capaian PAD. Kalau mereka berhasil mencapai target dan melebihinya, akan diberikan reward. Kalau yang tidak mencapai target tentunya kita tidak akan memberikannya, kerja sesuai dengan kinerja lah yang akan mendaptkan penilaian," tegas Masperi lagi.(CK5)
Penulis | : | Bhimo |
Kategori | : | Ekonomi |