(CAKAPLAH) - Kabinet Malaysia membahas izin tinggal permanen pendakwah Zakir Naik. Dalam rapat kabinet tersebut, tiga menteri mengusulkan agar Naik tidak diizinkan tinggal di Malaysia.

"Kami telah menyatakan posisi kami bahwa Zakir Naik seharusnya tidak lagi diizinkan menetap di Malaysia," ujar Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Gobind Singh Deo, Rabu (14/8/2019).

Naik, yang telah tinggal di Malaysia selama sekitar tiga tahun dan menghadapi tuduhan pencucian uang dan kebencian di India. Belum lama ini dia menghadapi kecaman atas komentarnya yang menyatakan bahwa umat Hindu di Asia Tenggara memiliki hak seribu kali lebih banyak ketimbang minoritas Muslim di India.

Deo mengatakan, Perdana Menteri Mahathir Mohammad telah memperhatikan kekhawatiran tersebut. Dia meminta perdana menteri untuk mempertimbangkan keberadaa Naik di Malaysia.

"Perdana menteri telah memperhatikan kekhawatiran kami. Kami menyerahkan kepadanya untuk mempertimbangkan posisi dan memutuskan sesegera mungkin apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut," kata Deo.

Hal serupa juga dilontarkan oleh Menteri Sumber Daya Malaysia M Kulasegaran dan Menteri Air, Tanah dan Sumber Daya Alam Malaysia Xavier Jayakumar. Keduanya mendesak perdana menteri agar mengusir Naik dari Malaysia.

Ras dan agama adalah masalah sensitif di Malaysia, di mana populasi Muslim sekitar 60 persen dari 32 juta penduduknya. Sedangkan, sisanya yakni etnis China dan India, yang sebagian besar adalah Hindu.

Kantor berita Malaysia Bernama mengutip Mahathir yang mengatakan bahwa Naik tidak bisa dipulangkan ke India karena khawatir terhadap keselamatannya.

"Jika ada negara lain yang ingin memilikinya, mereka dipersilakan," kata Mahathir.

Naik berulang kali menolak dakwaan dan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dia mengatakan tuduhan tersebut merupakan bentuk fitnah terhadapnya.

"Pujian saya kepada pemerintah Malaysia untuk perlakuan Islam dan adil terhadap minoritas Hindu sedang diputarbalikkan, dan salah kutip untuk memenuhi keuntungan politik dan menciptakan keretakan komunal," ujar Naik.

India melarang Islamic Research Foundation milik Naik pada akhir 2016. India menuding Naik telah menyebarkan kebencian antar kelompok agama dan komunitas.