(CAKAPLAH) - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah ratusan pos baru untuk kolonel dan jenderal TNI dinilai bukan solusi untuk menyelesaikan masalah penumpukan perwira. Pengembangan organisasi TNI harus didasarkan pada perkembangan ancaman.

"Saya kira reorganisasi TNI, artinya pengembangan TNI mestinya mengikuti perkembangan ancaman bukan mengikuti pertumbuhan personel. Pertumbuhan jumlah personel justru mengikuti perkembangan ancaman itu," kata Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi saat dihubungi, Sabtu (5/10/2019).

Menurut Khairul, salah satu yang mesti dipikirkan pemerintah adalah bagaimana mengelola pertumbuhan personel. Penumpukan perwira, sambung Khairul, bisa diatasi setidaknya lewat proses rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan ancaman.

"Jadi kalau pertumbuhan jumlah personel artinya rekrutmen artinya tidak dihitung dengan baik, itu soal penumpukan banyaknya perwira tinggi dan perwira setingkat kolonel itu nggak akan selesai masalahnya dan akan menjadi problem terus sehingga kalau menurut saya bukan sekadar menyediakan sekian banyak pos baru untuk perwira-perwira TNI, tapi apakah itu juga sesuai dengan perkembangan ancaman kita, katakanlah memperhatikan kondisi kawasan, keamanan kawasan," papar dia.

Khairul juga menyinggung soal dua lembaga yang baru dibentuk yaitu Komando Operasi Khusus (Koopsus) dan Kogabwilhan. Menurut Khairul, dua lembaga tersebut justru diisi oleh pejabat baru sehingga masalah penumpukan personel tak terselesaikan.

"Kita lihat sekarang dari beberapa pos yang sudah tersedia kemarin, disiapkan kemarin mulai dari koopsus, kemudian kogabwilhan, ada kogabwilhan, nah itu semua sebenarnya bukan solusi penumpukan perwira karena ternyata pimpinan-pimpinan dan jajaran staf itu diisi oleh pejabat-pejabat baru, misalnya bintang satu padahal jabatannya bintang dua, berarti dia kan naik pangkat bintang dua, artinya ini bukan diisi oleh sesama bintang dua tetapi sama saja menambah jumlah perwira baru, misalnya di bintang dua nambah, bintang satu nambah," ujar dia.

Rencana mengenai penambahan pos baru ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam peringatan HUT ke-74 TNI. Jokowi menyiapkan ratusan jabatan baru untuk kolonel dan perwira tinggi.

"Pemerintah saat ini harmonisasi rancangan peraturan presiden tentang organisasi TNI yang akan menambah lebih dari 450 posisi baru untuk perwira berpangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru untuk perwira tinggi TNI," kata Jokowi di acara peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).

Jokowi menegaskan komitmennya mendukung profesionalisme TNI. Jokowi mengatakan pemerintah saat ini telah menambah jabatan baru untuk para perwira tinggi TNI.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung profesionalisme TNI, pemerintah juga telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit," kata Jokowi.

Selain penambahan jabatan baru, Jokowi juga berjanji menambah alutsista TNI. Hal itu dilakukan agar alutsista Indonesia mencapai kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF).