PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Forum Komunikasi (Forkom) Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau H. Abdul Wahid menyampaikan keseriusan dan komitmennya untuk mengawal perubahan UU Perkebunan agar ada dana bagi hasil sawit untuk daerah.

Hal tersebut disampaikannya pada acara pertemuan dengan Gubernur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Tokoh Masyarakat, di Gedung Daerah Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau, Senin (6/1/2020).

Hadir 5 Anggota DPR RI dari 13 Anggota perwakilan Riau diantaranya H. Abdul Wahid, H. Drs. Achmad MSi, Syamsurizal, Andi Rachman dan Syahrul Aidi Ma'azat.

Selain silaturrahmi, pertemuan tersebut difokuskan kepada membangun sinergisitas program pembangunan Riau berkelanjutan agar mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan Anggota DPR RI asal Riau sesuai kemitraan komisi masing-masing.

"SSelain saya di Komisi VII, saya juga masuk sebagai Anggota Badan Legislasi (Baleg). Tahun 2020 Rancangan Perubahan UU Perkebunan masuk prioritas dan saya akan kawal ini secara serius agar DBH dari sektor sawit ini dapat mengalir ke daerah," terang Abdul Wahid.

Lebih lanjut Abdul Wahid berharap input dan dorongan dari kepala daerah yang penghasil sawit untuk lebih agresif mendorong dan menyuarakan tuntutan perimbangan layak untuk daerah dari hasil sawit tersebut.

"Saya tentu tidak bisa sendiri berjuang, kita butuh input dan dorongan dari bawah, khususnya kepala-kepala daerah penghasil harus menyuarakan ada dana perimbangan yang layak dari sktor kebun sawit ini," terang Anggota Komisi VII ini.

Sejalan dengan itu Gubernur Riau H Syamsuar menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan gubernur-gubernur daerah penghasil sawit untuk merumuskan dan mendorong bersama-sama agar sektor perkebunan sawit ini daerah juga dapatkan dana perimbangan.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini, pak Wahid, kami gubernur daerah penghasil sawit akan mengadakan pertemuan, guna mendorong agar daerah dapat bagi hasil dari sawit ini. Kita serius untuk mengawal ini," terang Gubernur Riau ini.