Zulhusni Domo
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dua tahun belakangan ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak lagi menganggarkan bantuan rumah ibadah melalui APBD, selain mendapatkan sorotan dari kalangan legislatif di DPRD Riau, hal ini juga mendapatkan sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau.
Ketua II MUI Riau, Zulhusni Domo meminta Pemprov Riau bisa lebih lagi memberikan perhatian terhadap rumah ibadah di Provinsi Riau.
"Kita (MUI) berharap ke depannya pemerintah Provinsi Riau bisa memberikan stimulus atau memberikan perhatian terhadap rumah ibadah, mungkin dalam bentuk APBD," cakap Zulhusni Domo, Senin (15/3/2021).
Jika belum ada payung hukum ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut, pria yang akrab disapa Domo ini meminta DPRD dan Pemprov Riau menjalin komunikasi guna mencari solusi untuk bisa kembali memberikan anggaran untuk rumah-rumah ibadah.
"Coba mencari payung hukum berupa Perda atau apapun bentuknya, supaya rumah-rumah ibadah ini bisa terbantu," jelasnya.
Zulhusni menceritakan jika rumah ibadah tersebut memiliki banyak jemaah dan juga berada di lingkungan yang banyak umatnya memiliki kelebihan harta, secara pembangunan fisik rumah ibadah tersebut tidak akan merasakan kesulitan dalam hal pendanaan.
Namun jika rumah ibadah tersebut berada di daerah yang jauh dari pusat kota ataupun tidak memiliki jemaah yang banyak, bisa saja dalam kurun waktu 10 tahun pembangunannya tidak selesai-selesai.
"Ini merupakan perjuangan dari kawan-kawan yang ada di DPRD bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, buat payung hukumnya dan InsyaAllah semua ada solusinya," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat menyoroti sudah dua tahun terakhir pada APBD Riau, Pemerintah Provinsi Riau tidak menganggarkan bantuan rumah ibadah.
"Sudah dua tahun anggaran terakhir, zero bantuan rumah ibadah. Padahal bantuan rumah ibadah terus menerus menjadi aspirasi masyarakat setiap kali kami, anggota DPRD Riau, melaksanakan reses maupun Sosialisasi Perda (Sosper) di Dapil," kata Ade Hartati Rahmat kepada CAKAPLAH.com, Rabu (10/3/2021).
Politisi PAN ini mengatakan, dalam pembahasan APBD Riau tahu 2021, hanya ada bantuan untuk satu masjid yakni Masjid Raya An nur Pekanbaru, sementara untuk masjid lainnya di Provinsi Riau nihil.
Pihaknya, kata Ade Hartati lagi, sudah sangat sering menyuarakan hal tersebut, namun ternyata apa yang disampaikan tidak disambut baik oleh Pemprov Riau.
"Dalam pembahasan dengan Biro Kesra Pemprov Riau, hanya ada bantuan kain sarung dari Gubri untuk masyarakat, namun juga tidak banyak jumlahnya," ujar Ade.
Disinggung mengenai apakah tidak ada upaya dewan dalam pembahasan APBD 2021, Ade mengatakan, bahwa lembaga DPRD hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, Pemprov Riau lah pengguna anggaran.
Dengan tidak diakomodirmya keinginan masyarakat tersebut, Ade menilai komitmen Pemprov Riau untuk memperhatikan masyarakat minim dari aspek religi.
"Kita harap Pemprov bisa menyiasatinya melalui APBD P atau APBD 2022. Dan untuk tahun ini apalagi menjelang bulan suci Ramadan, kami minta pemprov bisa membantu dengan program CSR perusahaan walaupun tidak banyak," cakapnya.
"Pasalnya selama bulan suci Ramadan masyarakat banyak melakukan kegiatan keagamaan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi jarak antara pemerintah dan masyarakat jika tak diperhatikan seperti ini," jelasnya lagi.***
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |