JAKARTA (CAKAPLAH) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito dinilai telah melakukan pembohongan publik, dengan mendramatisasi seolah-olah vaksin Nusantara berbahaya. Sehingga pihaknya tidak berani untuk memberikan izin uji klinis fase kedua atas vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

Demikian tudingan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Dijelaskannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, pihak peneliti vaksin Nusantara yakni Terawan Agus Putranto, dan sejumlah peneliti, beberapa waktu lalu.

"Apa yang kini terjadi, adalah hasil dari pembohongan publik dari Kepala Badan POM yang mendramatisasi seolah-olah vaksin Nusantara itu berbahaya. Dan itulah yang kami coba luruskan dengan memberikan dukungan nyata melalui kesediaan untuk menjadi relawan uji klinis fase ke dua di RSPAD beberapa waktu lalu," tegasnya, Sabtu (17/4/2021).

Dirinya juga menjelaskan, hasil kesimpulan rapat dengan jelas meminta kepada BPOM harus segera mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) tahap kedua vaksin Nusantara selambat-lambatnya 17 Maret 2021. Namun, hal itu tidak diindahkan oleh Kepala BPOM Penny K Lukito yang sebaliknya justru menyebar informasi dan hal-hal yang penuh dusta kepada publik, ketika diminta untuk menerbitkan izin uji klinis tersebut.

"Ketika Bu Penny sebagai Kepala Badan POM menjelaskan kepada publik kan mendramatisasi seolah-olah ini berbahaya, dengan 71 persen dia gambarkan itu berisiko dan sebagainya. Kan itu sudah kita bahas di DPR RI dan tidak ada masalah," ujarnya.

Setelah penolakan BPOM untuk mengeluarkan izin uji klinis tahap II vaksin Nusantara, menurut Melki, saat itu para peneliti bersedih karena keputusan Penny.

"Mereka bilang gini, 'kok bisa ya Kepala Badan POM itu menipu publik ya, data yang kami berikan A dibilang menjadi B', gitu loh dan membuat publik menjadi khawatir dengan vaksin Nusantara, ini bisa masuk kategori pembohongan publik," ujar Melki.

Menurutnya, DPR bukanlah pihak yang membuat kekisruhan perihal vaksin Nusantara. Apalagi saat ini, mulai timbul isu-isu miring terkait dukungan lembaga legislatif kepada vaksin berbasis sel dendritik itu yang membuat nama DPR tercoreng.

Melki menegaskan, harusnya pemerintah khususnya BPOM, mendukung penuh vaksin Nusantara yang dikerjakan oleh anak-anak dalam negeri.

"Dan jangka panjang, kalau ini sekali suntik kan bagus banget nih. Nukan cuma Indonesia, dunia akan sangat terbantu biar pandemi ini selesai," kata Melki.**