Rabu, 29 Juni 2022

Breaking News

  • Turunkan Harga TBS Sepihak, PKS di Riau Bisa Disanksi Tegas   ●   
  • Kuala Lumpur Kembali Dilanda Banjir Bandang   ●   
  • Harga Sawit di Riau Rp3.919,87 Perkilogram, PKS Diminta Tidak sewenang-wenang Tetapkan Harga   ●   
  • PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei   ●   
  • Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang   ●   
  • ASN Pemko Pekanbaru Wajib Ingat! Bawa Mobil Dinas saat Lebaran Bakal Disanksi   ●   
  • Tol Pekanbaru Bangkinang Dibuka untuk Mudik, Polisi Dikerahkan untuk Pengamanan   ●   
  • Pengamanan Nataru Riau Kerahkan 2.527 Personel Gabungan   ●   
  • Varian Omicron Belum Ditemukan di Riau   ●   
  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19
Yamaha 27-28 Juni 2022
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


CAKAP RAKYAT
25 Tahun Otonomi Daerah
Minggu, 25 April 2021 19:35 WIB
25 Tahun Otonomi Daerah

(CAKAPLAH) - Pemerintah menetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya sebagai hari Otonomi Daerah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1996 tanggal 7 Februari 1996.

Ini maknanya bahwa, Otonomi Daerah telah menjadi kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan penerapan Otonomi Daerah. Selama Otonomi Daerah berjalan sudah banyak daerah-daerah yang telah berkembang dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan infrastruktur daerah. Namun sebaliknya pula, masih juga ada daerah yang masih belum berkembang dengan adanya otonomi daerah tersebut.

Di ke-25 tahun hari otonomi daerah tersebut tema yang diusung sesuai dengan kondisi masa pandemi covid-19. Tema “bangun semangat kerja dan tingkatkan gotong royong di masa pandemi covid-19, untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit dan Indonesia maju”. Tema yang diangkat di peringatan 25 tahun Otonomi Daerah tersebut mencerminkan kepedulian terhadap pandemi covid-19 dan pemerintah daerah siap untuk mendukung upaya pemerintah pusat menghadapi pandemi covid-19 tersebut.

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan urgensi dari penerapan otonomi daerah yang telah memasuki tahun ke-25. Secara resmi pemerintah telah memulai pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001 dengan pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Kemudian pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentu dengan Undang-undang yang ada tersebut, seyogyanya penerapan Otonomi Daerah sudah berjalan dengan baik dan harapannya meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Oleh sebab itu, jika ada pertanyaan yang mengatakan, sudahkah penerapan otonomi daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan?

Tentu jawabannya ada yang sudah sesuai dengan harapan, namun sebaliknya pula, masih ada kendala-kendala yang harus diselesaikan. Tentu proses berjalannya otonomi daerah tersebut memerlukan waktu dan anggaran agar hasilnya dapat mensejahterakan masyarakat di daerah.

Hakikat dari penerapan otonomi daerah sesungguhnya adalah bagaimana daerah dapat melakukan dan melaksanakan urusan yang telah di berikan oleh pemerintah. Selain 5 urusan yang dikecualikan, seyogyanya daerah dapat melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah dapat melaksanakannya dengan sehgala inovasi dan keunggulan daerah untuk dilaksanakan di daerah. Urusan pengecualian yang dimaksud dan kewenangan ada di pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan. 5 kewenangan tersebut mutlak (absolut) diurus oleh Pemerintah pusat. Selain ke-5 kewenangan tersebut, kewenangan lainnya dapat saling koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Urusan pemerintahan yang bersifat concurrent diurus bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi kewenangan bersama dan wajib dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian pertanyaan selanjutnya, sudahkah kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat di daerah dengan penerapan Otonomi Daerah tersebut?. Masyarakat tentu berharap banyak terhadap penerapan Otonomi Daerah tersebut untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Sebagai salah satu agenda reformasi, penerapan Otonomi Daerah merupakan salah satunya. Otonomi Daerah menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diterapkan sebagai suatu kebijakan Desentralisasi yaitu memberikan sebagian kewenangan untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh daerah. Oleh sebab itu, penerapan Otonomi Daerah dapat dikatakan keniscayaan yang mutlak dan wajib dilaksanakan dalam rangka mempercepat dan mengejar ketertinggalan di daerah serta dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di daerah.

Dalam perjalanannya hingga di tahun ke-25 tersebut, penerapan Otonomi Daerah tidak terlepas dari pro dan kontra menyangkut hasil yang telah dicapai maupun dampak negatif dari penerapan Otonomi Daerah itu sendiri. Bagi pihak yang pro akan adanya Otonomi Daerah lebih melihat kepada hasil yang sudah dicapai dalam hal penerapan Otonomi Daerah itu sendiri. Kemandirian daerah semakin meningkat karena adanya keleluasaan daerah untuk berinovasi dan berkreativitas dalam hal membangun daerahnya sendiri seperti halnya dalam sektor ekonomi yaitu semakin banyaknya para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Hal yang demikian merupakan salah satu dari sekian banyak keuntungan dari penerapan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat dan diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Ada 31 urusan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti halnya urusan wajib harus dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut seperti halnya kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, infrastruktur dan sebagainya. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dan diterapkan oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan tersebut seperti halnya kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan serta energi dan sumber daya mineral.

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang melalaikan penyelenggaraan urusan wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang bersangkutan. Hal yang demikian untuk mencegah agar daerah jangan mengabaikan pelayanan dasar yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat karena terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara dan kepentingan nasionalOleh karenanya, penerapan Otonomi Daerah telah diatur mana yang menjadi porsi kewenangan Pemerintah maupun yang mana porsi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Tidak dapat dimungkiri pula bahwa, penerapan Otonomi Daerah juga berdampak terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Oleh karenanya, Otonomi Daerah yang tidak dikawal secara ketat dan sesuai aturan juga akan berdampak terhadap gagalnya Otonomi Daerah itu sendiri. Keinginan dan nafsu untuk ber Otonomi Daerah secara berlebihan misalnya dalam hal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan tidak melihat segala potensi dan kekuatan daerah yang ada, akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tentu perlu adanya kajian secara komprehensif kapan waktunya untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Jangan asal membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) saja, tanpa melihat potensi dan kemampuan daerah induk untuk memekarkan wilayahnya. Adanya kekuasaan yang berlebihan dan nafsu membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) harus dihentikan. Tentunya hal yang demikian untuk tetap menjadi konsistensi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari penerapan Otonomi Daerah tersebut.

Sesungguhnya penerapan otonomi daerah merupakan sesuatu yang baik dan menjadi akar untuk mempererat di antara daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Mengikut model pemikiran Tocquevillian disebutkan bahwa suatu pemerintahan yang tidak memiliki semangat untuk membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama artinya dengan tidak memiliki semangat demokrasi”. Oleh karena itu, Otonomi Daerah adalah bagian dari semangat berdemokrasi.

Dengan peringatan hari otonomi daerah sesungguhnya adalah upaya menerapkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang menjadi amanat dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sudah sewajarnya pula asas Desentralisasi diperkuat di daerah secara serius dan sungguh-sungguh. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mengurus urusan yang ada di daerahnya masing-masing. Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang Pemerintah pusat kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asas Dekonsentrasi pula dimaknai sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh sebab itu, penerapan otonomi daerah suatu keniscayaan dalam rangka membangun demokrasi di daerah.

Penulis : Hasrul Sani Siregar, MA, Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau
Editor : Yusni
Kategori : Pemerintahan, Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?

Berita Terkait
Selasa, 14 Agustus 2018 15:00 WIB
KPK: LHKPN Modal untuk Bersih dan Anti Korupsi
Kamis, 09 Agustus 2018 20:38 WIB
Menristekdikti RI Panen Padi di Kampar
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 28 Juni 2022
Genjot Produksi Padi, Dinas Pertanian dan PUPR Kampar Gelar Dialog dengan Petani dan Tinjau Lahan
Selasa, 28 Juni 2022
Gelar Rapat Lewat Zoom Meeting, Bupati Zukri Apresiasi Musim Mas Beli Harga TBS Tinggi
Selasa, 28 Juni 2022
Kadisdikbud Lepas Keberangkatan 8 Atlet SOIna Pelalawan Ikuti Pesonas di Semarang
Selasa, 28 Juni 2022
Dukung UMKM Pekanbaru Tingkatkan Skala Bisnis, JNE Hadirkan 'JNE Ngajak Online 2022 Kota Pekanbaru'

Serantau lainnya ...
Selasa, 21 Juni 2022
Begini 5 Cara Agar UMKM Go Online dan Sukses Besar
Selasa, 14 Juni 2022
7 Daftar Pekerjaan Untuk Lulusan SMA yang Gajinya Besar
Kamis, 02 Juni 2022
6 Olahraga Mudah Paling Pas untuk Turunkan Berat Badan
Selasa, 31 Mei 2022
Meniti Mimpi, Wujudkan Rumah Impian untuk Calon Istri

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 10 Juni 2022
Tutorial Mengubah Alamat Warga di Kecamatan Pemekaran, Disdukcapil Pekanbaru Beri Kemudahan
Kamis, 09 Juni 2022
Disdukcapil Pekanbaru Gencar Sosialisasikan Perubahan Adminduk
Selasa, 07 Juni 2022
Komitmen Jaga Kebersihan, Pemko Pekanbaru Ubah Sampah Jadi Bahan Baku PLTU
Selasa, 31 Mei 2022
Turun ke Sungai Sail, Pj Walikota Komit Selesaikan Persoalan Banjir

Advertorial lainnya ...
Senin, 27 Juni 2022
Fenomena Planet Sejajar Akan Terjadi Lagi 28 Juni 2022!
Jumat, 03 Juni 2022
UMKM Lokal jadi Target Pemasaran, Warungpay sudah Tersebar di Berbagai Wilayah Riau
Kamis, 02 Juni 2022
Elon Musk Wajibkan Karyawan Tesla WFO, Menolak Disuruh Mundur
Selasa, 31 Mei 2022
Samsung Galaxy A03 Hadir, Harga hanya Sejutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Selasa, 28 Juni 2022
Sosialisasi Layanan Kaki Palsu RS Awal Bros, Gubri Serahkan Kaki Palsu ke Pasien
Minggu, 26 Juni 2022
Pencanangan GERMAS, Sekda Pekanbaru Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat
Rabu, 22 Juni 2022
Pernah Raih Rekor MURI, RSI Ibnu Sina Pekanbaru Komit Tingkatkan Layanan Bagi Pasien Bibir Sumbing
Rabu, 22 Juni 2022
Wabup Nasarudin Hadiri Baksos Sunatan Massal PT RAPP dan APR

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 27 Juni 2022
Menteri Siti Nurbaya Bakar Dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya
Minggu, 26 Juni 2022
Pengurus IKA USU Riau Dilantik, Diajak Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Jumat, 24 Juni 2022
Fakultas Psikologi UIR Raih Hibah Penelitian Pengembangan Kurikulum dari Kemendikbukristek
Selasa, 21 Juni 2022
Dewan Pembina-nya Syamsuar, Zul Anshari Terpilih Jadi Ketua IKA FISIP USU Wilayah Riau

Kampus lainnya ...
Selasa, 07 Juni 2022
7 Perusahaan Keroyokan Bersihkan Sungai Kerumutan Sepanjang 30 Kilometer
Rabu, 01 Juni 2022
MTSN 2 Pangkalan Lesung Dapat Bangunan Baru dari PT Musim Mas
Selasa, 24 Mei 2022
Pentingnya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Asian Agri Gelar Pelatihan Bagi UMKM Riau, Sumut, dan Jambi
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat

CSR lainnya ...
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


Demokrat 2022
Terpopuler
Pemko - KONI Pekanbaru
Foto
Khas Hotel 13 Juni 2022
HUT PEKANBARU 238 - CAKAPLAH
Minggu, 15 Mei 2022
Rasa Bintang Lima Harga Kaki Lima, Burjobar dan Roti Cha Milik Arya Saloka dan Ferry Ardiansyah Hadir di Pekanbaru
Jumat, 13 Mei 2022
Beredar Foto Menag Yaqut Rangkul 'Ragil Mahardika', Ansor: 1000% Editan!
Jumat, 06 Mei 2022
Cantiknya Sophia Latjuba saat Lebaran, Tetap Stylish Walau Pakai Sarung
Rabu, 27 April 2022
Dikira Mualaf, Ternyata Ini Alasan Celine Evangelista Sering Pakai Baju Muslim

Selebriti lainnya ...
HUT PEKANABRU 23 Juni 2022 - BSP
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Dewan DPRD Riau 1
Minggu, 26 Juni 2022
Tinjau Kelayakan Pendidikan, Gubri Sambangi Pondok Tahfidz Quran Bengkalis
Jumat, 24 Juni 2022
Peduli Masyarakat Kurang Mampu, LAZISMu Riau Launching Warung Makan 2000
Rabu, 27 April 2022
Dompet Dhuafa Volunteer Riau Gelar Puncak Serambi
Selasa, 26 April 2022
ACT Riau Tebar Sajian Iftar terbaik untuk Yatim, Penghapal Quran, dan Warga Prasejahtera

Religi lainnya ...
Waisak 16 Mei 2022 - APRIL
Indeks Berita
Dewan DPRD Riau 3Dewan DPRD Riau 4Dewan DPRD Riau 5
www www