(CAKAPLAH) - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengkritik lomba penulisan artikel yang diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dia pun mendorong pembubaran BPIP jika lembaga itu tak ada manfaatnya.

BPIP menggelar lomba dalam rangka Hari Santri. Tema yang diangkat yaitu 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam'.

"Ini [lomba] bukan saja tendensius, itu jelas-jelas useless, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada konsep akademis ideologisnya," ucap Busyro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/8)

Busyro menilai tema yang diusung BPIP justru mengadu domba sekaligus penghinaan terhadap komunitas santri. Dia mengatakan Hari Santri bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama saja, tapi milik semua umat Islam.

"Apakah selama ini negara itu ada problem dengan penghormatan bendera Merah Putih? Problem lagu kebangsaan? Faktanya tidak ada. Kalau tidak ada, mengapa BPIP mencari-cari penyakit ini namanya," kata Busyro.

Dia mengatakan BPIP perlu meninjau kembali rencana lomba tersebut dan segera mencabutnya. Sebab menurutnya, tema itu hanya akan mengusik umat Islam.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar dilakukan polling yang mempertanyakan apakah keberadaan BPIP masih diperlukan. Polling itu, kata Busyro, perlu melibatkan masyarakat sipil.

"Saya siap mewakili Muhammadiyah dengan 170 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia mengadakan polling dengan bersama-sama. Kalau tidak ada manfaatnya [BPIP] itu bubarin saja," imbuhnya.

Lomba penulisan artikel tingkat nasional diinformasikan BPIP lewat unggahan di akun Twitter @BPIPRI pada Rabu (11/8). Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo mengatakan pilihan tema tersebut menyesuaikan dengan konteks Hari Santri. Menurutnya, BPIP melihat pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi kecintaan terhadap tanah air.

Ulama asal Sumatera Barat Anwar Abbas juga menyarankan agar BPIP dibubarkan. Dia menilai Lembaga pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memiliki kepekaan sosial di tengah pandemi Covid-19.

"Kesimpulan saya BPIP seharusnya dibubarkan saja. Bukannya apa, lombanya enggak kontekstual. Orang secara lagi Covid malah masalah hukum bendera," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/8).