Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2021 yang digelar Senin (1/8/2022), mengungkap realisasi anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat buruk. Seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang hanya mampu menjalankan anggaran sebesar 0,4 persen di tahun 2021.
"100 persen yang diajukan DLHK di awal 2021, tentu dia punya proyeksi dan perhitungan yang matang. Tetapi pada titik per Desember 2021, dia hanya bisa mengeluarkan 0,4 persen," kata Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan.
Mardianto yang juga Anggota Pansus Konflik Lahan ini menuturkan, wajar saja banyak persoalan terkait kehutanan di Provinsi Riau. Mengingat, anggaran yang digelontorkan tidak terserap dengan baik.
"Artinya ini korelasinya sangat signifikan, hutan yang hancur, barang yang tertangkap, wajar-wajar saja. Karena ternyata implementasi yang dianggarkan lebih kurang 99 persen tidak dilakukan," kata dia.
"Jadi korelasi kemungkinan dengan ini tidak bergerak, tentu pengawasan tidak jalan, tentu kinerja tidak maksimal. Karena uang yang dianggarkan, hanya jalan di bawah 1 persen," tambah dia.
Kata dia, DLHK beralasan minimnya realisasi anggaran lantaran wewenang yang dulunya berada di daerah, kini diambilalih oleh pemerintahan pusat. Mulai dari pengawasan, hingga ke perizinan.
"Salah satunya kemarin, katanya memang karena wewenang yang harusnya di provinsi, berubah ke nasional atau pusat. Mulai pengawasan, perizinan semuanya. Rp700 miliar sekian, yang terealisasi hanya Rp59 juta. Tidak sampai 1 persen," kata dia.
Meski ada alasan itu, Ia menekankan agar Gubernur melakukan evaluasi terhadap pejabat di DLHK. Jika perlu, kata dia, bubarkan saja DLHK. Sebab, meski instansi itu ada, masih saja terjadi perambahan hutan.
"Kalau soal evaluasi kita serahkan ke Gubernur. Saya berdasarkan kinerja saja. Makanya saya agak kasar tadi. Bubarkan saja DLHK. Karena DLHK ada, hutan hancur juga kok. DLHK ada alat berat ditangkap juga kok. Jadi ndak ada gunanya saya rasa," tegas dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |