Markarius Anwar
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sejumlah Fraksi di DPRD Riau menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncanakan pemerintah pusat. Fraksi PKS DPRS Riau, menyurati Fraksi PKS DPR RI agar rencana itu bisa dibatalkan pemerintah. Sebab, jika rencana itu benar-benar diterapkan, imbasnya akan ada kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Markarius Anwar, mengatakan kebijakan menaikan BBM memang domain pemerintah pusat. Pihaknya sudah menyurati Fraksi PKS DPR RI untuk meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali rencana kenaikan BBM bersubsidi itu.
"Kebijakan itu memang domain pemerintah pusat maka kita sudah surati Fraksi PKS DPR RI agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali," kata Markarius Anwar, Kamis (25/8/2022).
Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM itu akan mendorong meningkatnya inflasi dan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Riau. Padahal ekonomi masyarakat sebelumnya, kata Ketua komisi III DPRD Riau itu, sudah terpuruk akibat pandemi covid dan belum pulih total.
"Prihatin kondisi sekarang, BBM naik maka BBM subsidi di cari masyarakat, akibatnya antrian di SPBU, dan akan naik lagi tentu berdampak pada ekonomi masyarakat," jelasnya.
Selain Fraksi PKS, Fraksi Demokrat DPRD Riau juga keberatan dengan kenaikan harga BBM. Politisi di Fraksi Demokrat khawatir, jika kebijakan ini diterapkan, akan membuat inflasi semakin tidak terkendali.
Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menyatakan menolak atas rencana kenaikan BBM jenis Pertalite. Kata dia, kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap harga-harga barang, terutama kebutuhan pokok.
Ia khawatir, dengan kenaikan harga Pertalite yang saat ini menjadi BBM subsidi paling banyak dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah, maka inflasi semakin tidak terkendali. Apalagi, harga komoditas kebutuhan pokok di pasaran masih fluktuatif.
“Bila kondisi ini terjadi maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena pasti kenaikan harga BBM apalagi yang bersubsidi, akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Agung, Selasa (23/8/2022).
Ketua DPD Partai Demokrat Riau ini mengatakan, persoalan ekonomi masyarakat juga belum sepenuhnya pulih. Apalagi, aktivitas kembali normal belum sampai satu tahun ini. Masyarakat akan mengalami kesulitan karena situasi ekonomi belum benar-benar stabil.
“Situasi ekonomi juga belum sepenuhnya pulih. Lagi-lagi yang akan menghadapi kesulitan pastinya masyarakat. Maka dari itu, kami Partai Demokrat akan selalu konsisten untuk tetap berdiri bersama masyarakat,” jelasnya.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |