PEKANBARU (CAKAPLAH) - SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci masih membuka kelas baru pasca Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) berakhir. Padahal, beberapa waktu lalu pihak sekolah dan Dinas Pendidikan sudah rapat dengan Komisi V DPRD dan menghasilkan rekomendasi agar sekolah tidak membuka kelas baru.

Seiring berjalan waktu, ternyata pihak sekolah masih nekat membuka kelas baru dengan total siswa sebanyak 72 orang. Anggota Komisi V DPRD Riau Soegianto meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut penerimaan siswa baru itu.

"Kita sudah rapat dan bersepakat dengan pihak sekolah SMAN 1 Pangkalan Kerinci untuk tidak melakukan penambahan siswa baru," kata Soegianto, Senin (5/9/2022).

Dijelaskan Soegianto, ada beberapa alasan kenapa tidak dilakukan penambahan murid di sekolah tersebut. Diantaranya, tidak cukupnya ruang kelas belajar di sekolah tersebut.

"Sekolah tersebut sudah menerima siswa baru untuk 9 kelas, artinya untuk mengisi 9 ruang belajar. Lalu ada rencana mau menambah siswa untuk 2 kelas baru, padahal ruang belajar sudah tidak ada tapi mau dipaksakan ruang labor disulap jadi ruang belajar," jelas Soegianto.

Ia menyebut, pihak sekolah hanya ada ruang laboratorium untuk dijadikan kelas bagi siswa yang belajar. "Menyulap ruang labor itu tidak boleh," tambahnya lagi.

Tidak itu saja, kalau memang tujuan penambahan siswa itu untuk mengakomodir banyaknya anak yang tak dapat pendidikan karena kurangnya sekolah, maka penambahan siswa SMAN 1 Pangkalan Kerinci itu bukanlah solusi.

"Informasi yang kami dapat, ada sekitar 800 orang yang mendaftar ke SMAN 1 Pangkalan Kerinci. Namun yang diterima hanya 200 orang, sisanya sekitar 600 orang yang tak diterima. Kalau ada penambahan 2 kelas, maka yang terselamatkan hanya sekitar 70-an orang. Lalu, sisanya mau dibawa kemana, bahkan ini bisa menimbulkan kecemburuan bahkan ada indikasi suap untuk bisa masuk sekolah tersebut," papar anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB dan dapil Pelalawan-Siak ini.

Sugianto menyebutkan bahwa dirinya menaruh curiga atas penambahan siswa SMAN 1 Pangkalan Kerinci ini. Sehingga dirinya meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini.

"Rekom Komisi V DPRD Riau untuk tidak membuka kelas baru diabaikan. Ada apa ini? Maka dari itu Kajati Riau harus memeriksa kepala sekolah SMAN 1 Pangkalan Kerinci, Kacab Dinas Pendidikan di Pelalawan, termasuk juga Kadis Pendidikan Provinsi Riau," tegas pria yang rencananya akan maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari Riau ini.

Kepala SMAN 1 Ditelepon Komisi V

Kepala SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci Adroni saat dikonfirmasi membenarkan, pihaknya masih menerima peserta didik baru. Ia menjelaskan, usai rapat dengan Komisi V beberapa waktu lalu, Ia mengaku ditelepon Ketua Komisi V Robin Hutagalung serta Karmila Sari.

"Betul. Ruang labor. Ceritanya kan begini, pertama kan kami rapat, diputuskan bahwa direkomendasikan tidak terima. Cuma jam 5 saya ditelepon oleh pak Robin, pimpinan rapat. Dia sebut lanjut aja pak terima. Tadi kan sifatnya rekomendasi, rekomendasi itu kan saran. Oke saya bilang. Tapi saya belum berani terima saya bilang," kata Adroni, menceritakan.

Kemudian ditelepon lagi oleh Karmila dari Golkar, saat itu, kata Adroni, Karmila tidak hadir dalam rapat bersama Komisi V karena ujian tesis. Pada intinya, kata Adroni, Karmila meminta membuka, karena masalah nasib anak dan murni memperjuangkan anak.

"Kemudian saya ditelepon Bupati. Beliau bertanggungjawab penuh katanya. Cuma saya tidak terima langsung. Saya telepon kepala dinas sore itu, tidak diangkat. Paginya beliau nelepon saya. Pak Roni, kita siap dengan apapun risiko. Saya tidak mencabut izin saya. Oke Pak saya bilang, saya patuh perintah atasan saya, saya bilang. Jadi apapun risiko saya tanggung, katanya. Jadi seperti itu. Setelah ditelepon kepala dinas baru saya berani," paparnya.***