PEKANBARU (CAKAPLAH) - Persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri sering berimbas kepada calon siswa jalur afirmasi atau kurang mampu. Lantaran kuota terbatas di sekolah negeri, anak afirmasi ini terpaksa menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Kondisi ini memberatkan anak afirmasi lantaran biaya yang harus dikeluarkan cukup besar dibanding bersekolah di sekolah negeri. DPRD Riau meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Riau memperhatikan kondisi tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat menyarankan, kebijakan 30 persen anak afirmasi yang tidak tertampung di sekolah negeri dan ditampung di sekolah swasta itu harus disertai dengan kebijakan untuk mendapatkan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) full.

Selama ini, Bosda untuk anak sekolah swasta itu hanya sekitar Rp400 ribu per siswa, per tahun.

"Ini kita dorong bagaimana anak tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta, 30 persen dari anak tidak mampu itu mendapatkan kebijakan Bosda full sebesar Rp1,6 juta per siswa per tahun, sehingga si anak tidak lagi nanti dipungut baik dari uang komite, uang ujian, dan segala macam," kata Ade, Ahad (19/6/2022).

Menurut Ade, sekolah swasta berkomitmen untuk itu. Kemudian juga, pendidikan ini merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan swasta. Walaupun swasta sebagai penyelenggara, tidak menutup bahwa ada tanggungjawab pemerintah.

Terkait DAK, bagaimana sekolah swasta juga diintervensi dengan anggaran dari APBN. Soal ini butuh pemetaan dari Disdik, sehingga mutu pendidikan ini benar-benar berkeadilan.

"Ke depan untuk menyamaratakan mutu ini, Riau mungkin perlu meniru Yogyakarta, dengan melakukan standar sendiri terkait mutu. Sehingga dari sana kita bisa evaluasi kebijakan apa saja yang memang dibutuhkan untuk seluruh sekolah. Tidak hanya negeri, tapi juga swasta. Karena kan sama, bebannya sama, mendidik anak-anak," papar Ade.