PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sepanjang tahun 2022 lalu dan memasuki tahun 2023 ini, jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau masih banyak yang dalam kondisi rusak. Setidaknya ada sepanjang 1.035,75 Km atau 36,99 persen jalan di Riau dalam kondisi rusak, sedangkan kondisi baik ada 1.764,06 Km atau 63,01 persen.

Hal ini mendapatkan kritikan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) hasil Mubes Dumai, Tan Seri Syahril Abubakar. Ia meminta kepada gubernur Riau untuk tidak hanya pencitraan saja.

"Sudah 3 tahun lebih kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar, kemajuan jalan provinsi yang ditangani Pemprov Riau sangat minim sekali," kata Syahril, Selasa (3/12/2023).

Syahril mencontohkan, seperti jalan Rengat - Teluk Kuantan yang merupakan jalan kewenangan provinsi, yang merupakan urat nadi kehidupan juga sangat rusak berat. "Kok dibiarkan hancur berlarut-larut. Susah kita kalau mau ke Peranap, Cerenti, Basrah. Maka kita ragukan beliau ini, sementara waktu beliau tinggal menghitung hari mengakhiri masa jabatan," ujarnya.

Jika memang isu awal bahwa akan berakhir pada Februari 2023 maka akan segera, sementara kalau Desember berakhir, itu juga tidak akan maksimal lagi untuk bekerja.

"Kalau selesai Desember, masih ada lah tender-tender, tapi kita ragu juga ni bisa selesai atau tidak, apalagi melihat kondisi cuaca," cakapnya lagi.

Maka, kata Syahril, ia mengimbau kepada Pemprov dan Kabupaten / Kota, barangkali memang harus duduk bersama khusus untuk membahas persoalan jalan.

Ia juga meminta kepada gubernur untuk tidak hanya pencitraan saja dalam kebijakan-kebijakannya, dan turun-turun saja ke daerah tapi tidak banyak meninggalkan legacy kepada masyarakat. "Kita harap ya jangan hanya pencitraan - pencitraan saja," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku persoalan infrastruktur khususnya jalan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) tahun 2023. Pasalnya masih banyak jalan kewenangan provinsi di kabupaten/kota yang kondisinya rusak. Dimana jalan provinsi dengan kondisi baik 1.764,06 Km atau 63,01 persen. Sedangkan jalan rusak sepanjang 1.035,75 Km atau 36,99 persen.

Untuk itu, persoalan itu akan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun ini.

"Persoalan infrastruktur jalan ini memang masih menjadi PR kami," kata Gubri Syamsuar saat ekspos referensi tahun 2022 dan rapat awal tahun 2023, di Gedung Daerah Riau, Senin (2/1/2023)

Selain itu, Gubri juga mengakui pembangunan jalan di Riau tahun 2022 banyak yang tidak selesai akibat kondisi alam hujan. Sehingga realisasi pembangunan jalan yang dialokasikan di APBD Riau 2022 hanya tercapai 25,07 Km.

"Kondisi itu bukan karena tidak ada peningkatan. Namun karena banyak yang tak selesai, tapi karena tahun 2022 curah hujan tinggi sekali sehingga mengganggu pekerjaan," terangnya.

"Sedangkan pembangunan untuk mendukung pertanian sepanjang 12,179 Km dan mendukung industri sepanjang 14,685 Km. Kemudian konstruksi mendukung pertanian 14,35 Km dan 1 Km," tambahnya.