(CAKAPLAH) - Myanmar tidak diundang secara resmi dalam KTT ASEAN ke- 42 di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur yang diketuai oleh Indonesia. Tindakan Junta Militer yang masih melakukan pembunuhan terhadap kelompok minoritas menjadi alasan kuat tidak diundangnya Myanmar dalam KTT ASEAN tersebut.

Para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN sepakat tidak mengundang Myanmar pada level politik dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Majo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tidak diundangnya Myanmar dalam forum ASEAN kali ini merupakan ujian bagi Myanmar agar dapat menyelesaikan masalah di dalam negerinya sendiri. Junta militer tidak diakui sebagai pemimpin di mata negara-negara ASEAN. Myanmar masih menjadi duri dan masalah bagi negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN tidak mengakui Junta Militer sebagai pemerintah resmi Myanmar sejak kudeta terjadi. Pemimpin Junta Militer Myanmar secara resmi tidak diundang dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Myanmar semakin terkucilkan dalam forum ASEAN.

Pertanyaannya sampai kapan Myanmar akan mengalaminya dan bagaimana strategi ASEAN dalam hal ini?

Sejak rezim militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 terhadap pemerintahan sipil yang sah di bawah pemerintahan Daw Aung Saan Suu Kyi. Akibat kudeta militer tersebut 2 tokoh yaitu Suu Kyi dan presiden Presiden Win Myint menjadi tahanan rumah. Jenderal Min Aung Hlaing telah mengambil kuasa atas pemerintahan sipil yang telah berjalan selama hampir 10 tahun. Dengan kudeta militer tersebut runtuhlah demokrasi di Myanmar yang telah memulai pemerintahan sipil yang secara de facto di pimpin oleh Daw Aung San Suu Kyi. Dewan Keamanan PBB pun sudah menekan militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi yang sejak kudeta militer di jadikan sebagai tahanan rumah dan beberapa anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk demokrasi pimpinan Suu Kyi.

Banyak kecaman datang dari berbagai organisasi internasional terutama utusan khusus PBB, yang mengecap dan mendorong agar militer Myanmar mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. ASEAN sendiri sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara sudah berupaya untuk melakukan komunikasi dan pendekatan secara konstruktif agar militer berundur dan menyerahkan kepada pemerintahan sipil. Dalam forum ASEAN dan KTT ASEAN ke-42 yang diketuai oleh Indonesia telah berupaya dan melakukan diplomasi dengan Junta militer Myanmar.

Negara-negara ASEAN sangat prihatin dengan situasi demokrasi di negara tersebut dan telah banyak menimbulkan korban di pihak sipil semenjak militer melakukan kudeta. Junta Militer Myanmar tidak hanya berhadapan dengan para demontran, juga berhadapan dengan kekuatan para pemberontak dari negara-negara bagian di Myanmar seperti kelompok minoritas Karen, Mon dan Shan yang sejak tahun 2010 melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar diperbatasan Thailand-Myanmar. Terbaru pasca kudeta militer, etnis minoritas yang menentang militer telah melakukan perlawanan terhadap kekuatan militer.

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara tidak akan mengintervensi politik dalam negeri Myanmar. Hal tersebut sudah menjadi tujuan dari organisasi ini yang telah berdiri semenjak tahun 1967, tepatnya ASEAN yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia dan Singapura. Yang mana pada waktu itu, tujuannya adalah bagaimana kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan keadilan di kawasan Asia Tenggara. Dapat dikatakan bahwa, Myanmar menjadi ‘duri' bagi negara-negara ASEAN terutama dalam hal penegakan HAM dan demokrasi. Semenjak kemerdekaan, Myanmar selalu dihantui oleh kudeta militer. Myanmar bergabung dalam ASEAN pada 23 Juli 1997.

Myanmar termasuk negara yang sering melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil. Pada Pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh NLD pimpinan Daw Aung San Suu Kyi juga dibatalkan oleh militer. Tradisi kudeta tidak terlepas dari peran militer yang ikut campur terhadap pemerintahan sipil. Hasil pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh Partai NLD, secara sepihak dibatalkan oleh Junta Militer Myanmar, yang ketika itu menguasai dihampir semua elit politik. Hampir 90% suara dimenangkan oleh Partai NLD pimpinan.Aung San Suu Kyi. Pasca Pemilu tahun 1990, tokoh oposisi pro demokrasi tersebut dikenakan penjara hingga menjadi tahanan rumah selama lebih kurang 20 tahun.

Tradisi kudeta di Myanmar di awali oleh Jenderal Ne Win, yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan Jenderal Aung San yang merupakan ayah dari tokoh oposisi Daw Aung Saan Suu Kyi. Oleh sebab itu, Myanmar dikenal sebagai negara yang tidak bisa dipisahkan dari kudeta militer. Telah 9 bulan dihitung sejak 1 Februari 2021, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan sipil, yang awal mulanya sudah berjalan pemerintahan sipil selama 10 tahun. Hasil pemilu tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan oleh Daw Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu namun, militer membatalkan hasilnya yang menganggap terjadi kecurangan.

Oleh sebab itu, Komunitas ASEAN akan terus mendorong agar Myanmar terus melakukan rekonsiliasi tidak saja terhadap pemerintahan sipil juga terhadap etnis-etnis yang memberontak terhadap pemerintahan pusat. Wajah politik Myanmar hari ini masih tetap didominasi oleh jenderal-jenderal militer. Akan semakin jauh terwujudnya iklim demokratisasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan yang demokratis serta terwujudnya rekonsiliasi nasional di Myanmar.

Oleh sebab itu, Junta Militer Myanmar mesti dapat melakukan rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok minoritas agar perdamaian yang telah disepakati oleh Junta Militer Myanmar dan kelompok-kelompok minoritas bersenjata tersebut dapat diwujudkan dengan selalu mengedepankan rekonsiliasi nasional.