PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2023.
Pasalnya, usulan PPPK guru tahun 2023 yang diusulkan Pemda hanya 278.102 formasi. Padahal, tahun ini keperluan atau kuota yang dibuka mencapai tiga kali lipatnya yakni 601.174 formasi.
Permintaan itu diutarakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek RI, Nunuk Suryani.
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Endinovelly mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat resmi terkait permintaan kuota PPPK guru dari pusat.
"Sampai sekarang kami belum mendapat surat resmi terkait permintaan penambahan kuota PPPK guru. Jadi kita tunggu surat resmi arahannya seperti apa," kata Endi, Senin (26/6/2023).
Endi mengatakan, jika memang ada ruang pemda diberikan kesempatan untuk menambah kuota PPPK guru tentu akan menjadi pertimbangan Pemprov Riau, karena hal itu mengangkut dengan kemampuan keuangan daerah.
"Aturannya kan belanja pegawai itu kan maksimal 30 persen. Tentu itu kita jadikan acuan jika ada penambahan kuota. Intinya kita masih menunggu jika memang ada permintaan penambahan usulan PPPK guru," sebutnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2023 Pemprov Riau Pemprov Riau kuota PPPK sebanyak 3.400 formasi, terdiri dari formasi tenaga guru 3.057 orang, tenaga kesehatan 174 orang, dan tenaga teknis 160 orang.
Usulan tPPPK tersebut menindaklanjuti surat Menpan-RB Nomor: B/521/M.SM.01.00/2023 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023.
Namun berapa formasi yang diterima pemerintah pusat, hingga saat ini Pemprov Riau belum mendapat surat penetapan dari Kemenpan-RB.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Riau, Pemerintahan |