PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi III DPRD Riau mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski, perusahaan plat merah itu masih disubsidi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra mengatakan, DPRD telah meminta Inspektorat dan Badan Pendapatan Daerah mengevaluasi kinerja seluruh BUMD. Menurut dia, kedua instansi itu berkomitmen untuk lakukan pengawasan.

"Kita sudah rapat dengar pendapat dengan Inspektorat dan Bapenda. Sesuai komitmen kepala Inspektorat dan Bapenda akan dimonitor terus supaya BUMD itu ada peningkatan PAD-nya, sehingga tidak lagi membebani Pemda," kata Zulkifli Indra, Rabu (28/9/2022).

Selama ini, kata dia, BUMD yang ada, tidak memiliki orientasi pasar. Sehingga kurang menghasilkan profit. Selain itu, dia menyampaikan soal perubahan badan hukum BUMD.

"Ada perubahan badan hukum. Sebentar lagi ada penambahan untuk BUMD baru. Cuman BUMD-nya apa belum sampai kepada kami," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Komisi III memanggil enam BUMD secara bergantian untuk dimintai keterangan soal capaian program kerja selama tahun 2022 ini. Evaluasi ini dilakukan agar BUMD lebih produktif dan inovatif dalam mencapai target-target kerja.

Keenam BUMD yang didorong Komisi III untuk diaudit inspektorat yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Riau Petroleum dan BRK Syariah.